BPJS KETENAGAKERJAAN


Promo Novel

Sarlem Jus

Alexandre Cristie

Islam Solusi Seluruh Problem Perempuan


Oleh : Aisyah yusuf

Sejumlah perempuan yang tergabung dalam organisasi Aliansi  Cerahkan Negeri ( ACN), menggelar aksi dalam menolak rancangan undang - undang penghapusan kekerasan seksual ( RUU PKS). Karena menurutnya, aturan dalam Rancangan Undang - Undang tersebut dianggap tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Selain itu Majelis Nasional forum Alumni HMI - Wati ( Forhati) juga menyatakan sikap  menolak Rancangan Undang - Undang Penghapusan kekerasan seksual, dengan pertimbangan melanggar norma agama.

Latar belakang RUU PKS

RUU  PKS ini dibuat karena, menurut Komisi Nasional Anti Perempuan ( Komnas perempuan) mencatat setiap 2 jam, ada 3 orang perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan, demikian juga disampaikan dalam 10 tahun, 2001 hingga 2011 ternyata di Indonesia itu setiap hari 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.
Masih menurut lembaga tersebut, juga mencatat pada tahun 2014 ada 4.475 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan. Angka tersebut juga meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.499 kasus, dan di tahun 2016 menjadi 5. 785 kasus. Tutur Azriana komisioner Komnas perempuan.

Desakan untuk mengesahkan RUU PKS juga sebenarnya datang dari kancah internasional. Rena Herdiyani, wakil ketua bidang program kalyana mitra yang menjadi anggota jaringan CEDAW working group Indonesia, Mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan rekomendasi dari komite konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ( CEDAW) perserikatan bangsa - bangsa untuk membuat peraturan perundang - undangan yang menghapus kekerasan berbasis gender.
Kekerasan berbasis gender salah satunya adalah kekerasan seksual.

Jadi pemerintah Indonesia wajib melaksanakan rekomendasi  CEDAW  tersebut, menurut Rena.
Selain itu, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan ( JKP3) Ratna Bantara Munti, Indonesia jelas membutuhkan Regulasi khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, sebab, peraturan yang ada, seperti kitab Undang - Undang  Hukum Pidana (KUHP) masih lemah secara implementasi dan subtansi. Sehingga aturan tersebut tidak menyasar pada akar permasalahan kasus kekerasan seksual dan minimnya perlindungan pada korban.( Tempo.com 24/11/18)

Akan tetapi, RUU PKS yang sedang digodok tersebut, menuai kontroversi/ penolakan dari berbagai pihak, pasalnya RUU ini dinilai sarat aroma liberalisasi dan pro zina.

Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah lembaga di ruang rapat Fraksi PKS menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus diwaspadai karena dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal.
Maimon Herawati, penggagas petisi tolak RUU PKS, menyebut RUU tersebut mendukung perzinahan, oleh sebab itu harus ditolak.
“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini berpandangan pengontrol tubuh perempuan adalah perempuan. Perempuan bebas dari kekerasan seksual. Ide bahwa perempuan harus diberikan kekuatan hukum untuk melindungi dirinya, ini benar dan sangat bagus,” tulis Maimon dalam laman petisi.
Akan tetapi, lanjut Maimon, ada kekosongan yang sengaja diciptakan supaya penumpang gelap bisa masuk.
“Tidak ada pengaturan tentang kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama,” ujarnya.
Menurutnya, pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum, sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan diperbolehkan, zina boleh kalau suka sama suka.
“Turunannya, suami bisa kena jerat hukum ini jika mencolek istri, sedang istri tidak sedang mau dicolek,” tandasnya.
Ia juga menjelaskan, pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum, sedangkan yang sukarela diperbolehkan. Bahkan, seorang ibu yang memaksakan anak perempuannya untuk berhijab, bisa dijerat hukum.
“Ekstrim, bukan?” ujarnya.

Dalam RUU tersebut, kata Maimon, relasi yang dibahas adalah relasi kuasa berbasis gender, artinya lelaki boleh berhubungan badan dengan sesama lelaki, asal suka sama suka.
Ia menilai, kalimat-hukum yang tertera dalam draft tersebut seolah menipu awam, padahal konsekwensi dari hal tersebut adalah Free Sex.

Ia menegaskan, RUU ini jelas melanggar nilai kebenaran dan mengganggu keadilan bagi keluarga Indonesia yang meyakini bahwa perzinaan di lihat dari segi manapun adalah perbuatan keji, meskipun dilandasi suka sama suka.

Dan juga perlu diketahui, bahwa RUU PKS ini salah satunya dibawa oleh CEDAW,
 Yang mana tujuan CEDAW yang paling utama adalah menyerang nilai-nilai agama khususnya Islam.
“Ini semua, kan, pesanan. Kita sudah terikat lama dengan CEDAW,” ungkap Rita, (lansir Hidayatullah)
Menurutnya, meskipun sekilas terkesan seperti positif, namun tujuan CEDAW yang paling utama adalah menyerang nilai-nilai agama khususnya Islam.
“Secara langsung atau tidak langsung,” tegasnya.
Rita mengungkapkan, yang pertama kali membuat CEDAW adalah mereka yang memusuhi Islam.

Dengan CEDAW itu, lanjut Rita, berulang kali mereka melakukan berbagai upaya untuk meloloskan keinginannya di Indonesia. Misalnya dengan mengajukan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) beberapa waktu lalu.
“Tidak lolos lewat KKG, maka lewat yang sekarang ini (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Red),” imbuh Rita.

Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), pada Rabu, (23/1/2019) juga menyebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diusung oleh feminis radikal untuk mengelabui masyarakat Indonesia.
Menurutnya, RUU P-KS adalah proyek kaum feminis yang ingin mengubah cara pandang masyarakat. ( arrahmah.com 29/01/2019)

Semua ini terjadi karena penerapan sistem kapitalis sekuler yang melahirkan HAM ( Hak Azasi Manusia). Manusia bebas melakukan apapun dan manusia bebas untuk membuat aturan sesuai dengan keinginannya ( para pemilik modal). Yang akhirnya tidak ada satu pun solusi yang mengatasi semua permasalahan saat ini. Yang ada solusi itu dibuat bukan dalam rangka mengatasi, tapi melahirkan masalah - masalah baru.

Berbeda dengan Islam, Islam sangat mengatur seluruh problem masyarakat, diantaranya perempuan.
Islam sangat Memuliakan perempuan dengan Memerintahkannya untuk menutup aurat ketika keluar rumah, seperti di tuliskan dalam Al- qur'an surat Al - Ahzab : 59, dan An - nur : 31.
Begitu pun Islam menganjurkan Perempuan itu lebih baik di dalam rumah. Juga Hanya di dalam Islam yang mengatur pergaulan perempuan dan laki - laki, dimana laki dan perempuan dilarang untuk berkhalwat selain itu Islam juga memerintahkan jika berpergian dalam jarak jauh harus ditemani mahrom. Jika pun ada yang melakukan pelecehan  terhadap kaum perempuan, maka negara Islam akan memberikan Hukuman yang setimpal.
Misalnya saja, pada masa kholifah Al Mu' tasim, beliau mengirimkan pasukan yg beribu - ribu demi menyelamatkan seorang perempuan muslimah yang dilecehkan orang - orang yahudi.

Jadi, jika aturan Islam itu diterapkan, apalagi secara kaffah, maka tidak akan ada lagi yang melecehkan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan.
Karena aturan dalam Islam bersifat jawabir dan jawazir (  pencegah dan penebus).


Wallahu a'lam...(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *