BPJS KETENAGAKERJAAN


Kemiskinan Berujung Maut, Selamatkan Dengan Syariat


Oleh : Risnawati (Penulis Buku Kalah Salah Mualaf)

Zonasultra.Com, Kolaka  Paganggangi (57), ditemukan sudah tak bernyawa lagi di rumah kebunnya di Pakka Salo, Desa Langgomali, Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin, 15 Juli 2019 kemarin.

Penata Urusan Subbag Humas Polres Kolaka, Bripka Riswandi mengatakan mayat pria bernama Paganggangi (57) asal Dusun V Tolowe Ponrewaru, Desa Tolowe Ponrewaru, Wolo, Kolaka ditemukan sekira pukul 13.00 Wita.
Riswandi menyebutkan bila saat ditemukan posisi mayat pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani tersebut dalam kondisi berbaring dan berada di dalam rumah di kebunnya.
Kata dia, peristiwa tersebut diketahui pertama kali oleh anak korban, Jusriadi (31) dan menantu korban, Marsin (26), saat keduanya menuju kebun untuk mengetahui kondisi orang tuanya. Keduanya juga bermaksud mengantar bekal makanan buat ayahnya.

Bukannya melihat orang tuanya masih hidup, mereka malah menemukan ayahnya tergeletak tak bernyawa di dalam rumah, ujar Riswandi, Selasa (16/7/2019).
Masih kata Riswandi, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan berdasarkan keterangan medis dari pihak Puskesmas Wolo bahwa hasil observasi kondisi mayat telah meninggal dunia sejak tiga hari yang lalu.

Sementara itu, diperkirakan korban meninggal dunia akibat tidak mengkonsumsi makanan dikarenakan bahan makanan korban yang telah habis. Sebab, sesuai informasi anak korban, korban meninggalkan rumah pada awal Juni 2019 lalu dan tidak pernah lagi kembali kerumahnya, hingga ditemukan meninggal dunia.

Dikarenakan faktor medan yang sulit untuk menuju ke kebunnya, maka dalam mengevakuasi korban memerlukan waktu yang cukup lama, pungkasnya. 

Telaah Akar Masalahnya
Menurut data bps.go.id pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,67 juta orang (9,66 persen). Sedangkan presentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2018  sebesar 6,89 persen dan 13,10 persen untuk penduduk miskin di pedesaan. Padahal UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dengan jelas mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Faktanya fenomena kemiskinan terus meningkat dari hari ke hari di negeri yang kaya raya akan sumber daya alam ini. Maraknya kasus anak terlantar, tingginya jumlah pengemis di perkotaan, dan kemiskinan yang semakin kompleks menjadi bukti bahwa pemerintah tak serius dalam mengurusi rakyatnya. Alih-alih menekan jumlah kemiskinan dan kasus sosial lainnya pemerintah tanpa rasa bersalah malah menaikan harga BBM, diam-diam menaikan tarif dasar listrik, dan tanpa dosa membiarkan harga sembako melambung tinggi. Ketimpangan antara si miskin dan si kaya pun masih terjadi bahkan semakin melebar.
Pemerintah abai dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Dosa besar bagi negara jika membiarkan satu saja rakyatnya mati kelaparan di negara yang gemah ripah loh jinawi. Sementara di satu sisi membiarkan SDA yang berlimpah dikuasai oleh asing dan aseng. Jangankan minyak bumi dan gas bahkan batu dan pasir pun ikut dikuasai asing dan aseng. 

Beban rakyat pun semakin berat dengan semakin tingginya pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Rakyat yang sudah sengsara ini pun masih dipalak oleh negara dengan iuran paksa untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Padahal semestinya jaminan kesehatan menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakannya secara layak dan tanpa dipungut biaya.

Demokrasi yang diagung-agungkan di mana slogannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kini berubah slogan menjadi dari rakyat, oleh agen kapitalis, untuk para kapitalis. Nyatanya telah mencetak pemimpin-pemimpin yang tak becus mengelola negara. Mereka justru tidak melayani rakyat, sebaliknya para pemilik modal yang menjadi tuan-tuan mereka. Kebijakan dan undang-undang yang pro kapitalis semakin menegaskan bahwa negara dikuasai oleh para korporasi berduit. Parlemen hanya menjadi pelayan-pelayan mereka untuk mengokohkan kepentingan mereka atas negeri ini. Apalagi kalau bukan menguras habis kekayaan dan potensi nusantara oleh para kapitalis rakus.

Demokrasi yang melahirkan hukum buatan manusia faktanya telah gagal dalam membawa kemaslahatan bagi negeri ini. Demokrasi justru menghantarkan negeri ini pada kehancurannya. Ketimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya yang semakin melebar akibat pengelolaan SDA yang salah dan gejolak ekonomi akibat dicabutnya subsidi dan tingginya harga kebutuhan pokok rentan memicu gejolak sosial di masyarakat. Rusaknya tatanan keluarga, tingginya angka KDRT, maraknya perceraian, meningkatnya depresi pada ibu, dan masalah sosial lainnya adalah efek domino dari diterapkannya demokrasi atas negeri ini, yang telah berhasil mencetak pemimpin yang gagal mengurus dan mengelola negara.

Inilah akibat negara menganut ideologi sekularisme kapitalisme yang justru menumbusuburkan demokrasi yang sebenarnya layak mati. Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yang serba terbatas dan tak mampu membuat aturan sendiri. Sejatinya hukum Allah SWT lah yang sesuai dengan fitrah manusia yang layak diterapkan atas negeri ini.

Kembali Kepada Islam 
Saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan structural atau sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh penguasa. Itulah sistem kapitalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Karena itu, disinilah pentingnya penerapan syariat Islam secara menyeluruh, sehingga mampu menyelesaikan persoalan bangsa ini termasuk kemiskinan. 
Adapun cara Islam mengentaskan kemiskinan, antara lain, Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233). Rasulullah saw. juga bersabda: Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain (HR ath-Thabarani).
Jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai Zat Pemberi rezeki. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah SWT. Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepala kamu berdua masih bisa bergerak. Sungguh manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah tanpa mempunyai baju, kemudian Allah Azza wa Jalla memberi dia rezeki (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Kedua: Secara jamai (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu” (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Rasulullah saw. juga bersabda: “Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan (perlindungan) Allah terlepas dari diri merek. (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).
Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Sebagaimana di Madinah sebagai kepala negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.
Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun rumah tepung (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang.

Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.

Alhasil, sejarah telah membuktikan hanya Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang amanah mengemban amanat untuk melindungi dan mengurus rakyatnya.

 Karena hanya hukum Allah SWT saja yang menjadi undang-undang yang mengatur urusan negara bukan hukum buatan manusia. Syariah Islam inilah yang nantinya melahirkan pemimpin selevel Umar bin Khatthab, yang memanggul sendiri sekarung beras untuk ibu dan anak-anaknya yang kelaparan di gelapnya malam. Amirul mukminin yang tak dapat tidur sementara rakyatnya kelaparan.
Karena itu sudah saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT. Hanya syariah-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia.

Maka, Pemimpin yang amanah dalam mengurusi negara dan melindungi rakyatnya ini hanya dapat dijumpai jikalau negeri ini mau mencampakan ideologi sekularime kapitalisme, serta menggantinya dengan Islam yang aturannya diterapkan secara kaffah dalam institusi negara yang telah Allah SWT syariatkan yaitu Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwwah. Lebih dari itu, penerapan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan adalah wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah SWT. Wallahu alam.(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *