BPJS KETENAGAKERJAAN


Pelayanan Kesehatan Dalam Islam

Oleh: Ooy Sumini, member Akademi Menulis Kreatif, Cileunyi Bandung

Santi Ratmana (22) warga Kampung Sekejengkol, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, hanya bisa terbaring di kasur selama 20 tahun terakhir. Akibat mengalami kelumpuhan, ia tidak mengalami tumbuh kembang seperti anak pada umumnya.

Pada tahun 1998 ketika berusia 1,5 tahun Santi mengalami demam tinggi disertai kejang-kejang, setelah mendapatkan pertolongan dan perawatan di RSUD Ujungberung, Santi menunjukkan perubahan yang baik. Tapi seminggu kemudian jadi lebih diam dan kesulitan bergerak dan mengalami kejang-kejang kembali. Karena kesulitan ekonomi Santi tidak dibawa ke rumah sakit lagi sampai sekarang. (Tribun Jabar, 22/01/19)

Siapapun orangnya yang membaca kisah Santi Ratmana, pasti merasa sedih, kasihan. Begitulah nasib orang kecil yang miskin. Luput dari perhatian dan pengurusan penguasa. Padahal kesehatan adalah hak dasar setiap manusia. Pastinya aparat setempat sudah menolong dan berusaha mengentaskan masalah Santi ini. Tapi selama 20 tahun ini tidak ada perubahan baik atau menggembirakan, menjadi pertanyaan ada apa? Apa yang salah dengan pelayanan kesehatan negeri ini? Sudah 74 tahun merdeka, masih ada rakyat yang hidup terbelenggu dengan keadaan yang sebenarnya bisa dientaskan.

Sebenarnya seperti apa seharusnya relasi atau hubungan antara rakyat dengan penguasa? Apakah harus seperti majikan dengan karyawannya? Seperti pedagang dengan pembeli? Atau seperti seorang ibu pada anaknya?

Banyaknya kasus atau keluhan yang terjadi di bidang kesehatan, di era sekarang, menunjukkan hubungan yang terjadi antara negara/penguasa dengan rakyatnya seperti pedagang dengan pembeli. Hanya orang kaya yang bisa punya akses untuk berobat, orang miskin seolah dilarang sakit.

Meski sudah ganti pemimpin berkali-kali, tapi mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya warga miskin masih jalan di tempat. Buruknya pelayanan kesehatan masyarakat ini, karena memang pemerintah tidak pernah memberikan anggaran yang memadai. Dari total Produk Domestik Bruto (GDP), alokasi biaya untuk pendidikan dan kesehatan Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain yaitu 2%. Sedangkan Kamboja 4%, Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Filipina 15%, (data tahun 2013, buletin al-Islam edisi 645)

Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Karena hal itu merupakan bagian dari riayah atau pengurusan negara sesuai dengan sabda Rasul Saw:

_"imam adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya."_ (HR al-Bukhari dan Abdullah bin Umar).

Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi ketika sistem Islam diterapkan. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasul Saw (sebagai kepala negara), mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay (salah satu warga Daulah Islam di Madinah). Kemudian al-Hakim meriwayatkan bahwa  Khalifah Umar bin Khattab memanggil dokter untuk mengobati Aslam (salah satu warga Daulah Khilafah Madinah). Hal ini menjadi bukti bahwa pemimpin dalam sistem Islam begitu peduli terhadap rakyatnya yang sakit.

Bukti dan dalil di atas memperlihatkan betapa pelayanan kesehatan dan pengobatan termasuk  kebutuhan dasar bagi rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk orang-orang diantara rakyat yang memerlukannya. Layanan kesehatan ini tanpa memperhatikan tingkat ekonomi rakyat. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan akses kesehatan.

Pemberian layanan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Untuk itu bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan  negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.

Tidak bisa dipungkiri, sistem ekonomi yang berlaku akan mempengaruhi pelayanan kesehatan negara kepada rakyatnya. Karena itu, pelayanan kesehatan dalam Islam juga bersinergi dengan sistem ekonominya, sistem pemerintahannya, sistem politik dan sebagainya. Semuanya sudah diatur dalam syariah Islam, kita hanya tinggal menerapkan secara menyeluruh.

Dengan demikian, kasus seperti yang menimpa Santi Ratmana tidak akan terjadi di sistem yang menerapkan Islam. Kalaupun terjadi, tidak akan berlarut-larut penyelesaiannya.

Fakta-fakta kehidupan yang kita jalani sekarang menegaskan kepada kita untuk segera meninggalkan sistem yang sedang berlaku sekarang, yaitu sistem kapitalisme demokrasi. Kemudian kembali ke pangkuan sistem Islam yang telah terbukti pernah jaya selama 13 abad dalam naungan khilafah. Hanya dalam khilafah setiap individu rakyat akan mendapatkan hak-haknya termasuk pelayanan kesehatan dan pengobatan yang memadai secara gratis.

Dalam khilafah, relasi antara penguasa dengan rakyatnya seperti seorang bapak terhadap anaknya. Mengayomi, mengurus dan memperhatikan layaknya seorang ibu pada anaknya. Secara fitrah, pasti semua manusia menginginkan relasi yang seperti ini, dibanding dua relasi yang lain. Untuk itu, kita mesti memperjuangkan supaya sistem Islam segera diterapkan. 

Wallahu a'lam bish shawab.(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *