BPJS KETENAGAKERJAAN


Jeritan Narkoba Menguat, Ciri Sanksi Tak Berdampak


Oleh : Nurul Putri K
Ummu Warrabatul Bait dan Pegiat Dakwah

Polres Majalengka mengamankan enam tersangka terkait kasus narkoba di Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Mariyono, mengatakan enam tersangka kasus narkoba terlibat dari lima kasus. Menurutnya, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu sebanyak 12 paket dengan total berat 3,74 gram dan obat keras terbatas (OKT) berbagai jenis sebayak 527 butir. Dalam sebulan, yaitu pada Juli 2019 ada sekitar lima kasus dengan tersangka enam orang. Ini beragam, ada sabu dan obat keras terbatas," ujar AKBP Mariyono saat konferensi pers di Polres Majalengka, Kamis (1/8/2019). (tribunjabar-) 
Bukan hanya dikalangan masyarakat biasa seperti yang kita ketahui baru-baru ini penangkapan kasus narkoba terhadap beberapa artis di Ibu Kota seperti yang sedang hangat adalah komedian Nunung dan aktor Jefri Nicol. Sebelumnya jajaran artis seperti Doyok, Roy Marten, Fachri Albar, Roro Fitria, Tora sudiro dan banyak lagi pelaku-pelaku selain publik figur. Kasus narkoba ini ibarat puncak gunung es, yang terekspos hanya sekian kecil dari ribuan pelaku, menunjukkan betapa dahsyatnya jeratan narkoba menyasar siapa saja.

Kriminolog Marwan Mas menilai polisi kerap mengistimewakan artis yang menggunakan atau menyimpan narkoba. "Polisi heboh ketika menangkap artis lalu dihukum ringan sehingga tidak ada efek jera. Mereka seharusnya diberi sanksi lebih berat dengan di penjara agar ada efek gentar bagi artis lain untuk tidak coba-coba," ujarnya. Marwan mengusulkan revisi UU No 35/2009 tentang Narkotika. "Pengguna seharusnya tidak dipersepsikan sebagai korban dan dihukum berat." (mediaindonesia.com)
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah kepada BNN sebagai lembaga yang terkait khusus. "BNN sebaiknya bekerja dalam senyap dan lebih menyasar bagian hulu dari peredaran narkoba. Penangkapan artis karena narkoba menjadi semacam kampanye gaya hidup." 

Kabag Humas BNN Kombes Sulistriandriatmoko mengakui banyak artis terjerat narkoba karena tidak ada instrumen penegakan hukum yang menimbulkan efek jera. "Mereka itu nggak takut. Seharusnya mereka divonis penjara meski statusnya penyalah guna dengan memakai dasar Pasal 127 UU No 35/2009 tentang Narkotika. Mereka bisa diberi pengobatan dan konselor dalam rehabilitasi. Kini, mereka direhabilitasi di penjara dicampur dengan pengedar dan bandar. Mereka bisa terpengaruh," ujar Sulis. (Media indonesia. Com) 

Tindakan tegas Polisi terhadap bandar narkoba belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi penyandu maupun pengedar. Terbukti, meski sudah banyak yang di rehabilitasi, di penjara bahkan ditembak mati, namun keberadaan pecandu dan bandar narkoba diperkirakan akan tetap ada dan terus melebarkan sayapnya. Penyelundupan terus terungkap namun sanksi tak berdampak. Pemakai/pelaku narkoba ditempatkan di tempat rehabilitasi bukan di penjara. Mereka diposisikan sebagai korban bukan penjahat, padahal ulah mereka merugikan orang lain. Rusak diri, generasi dan masa depan. Sanksi hanya berlaku pada produsen dan pengedar. 

Maraknya kejahatan narkoba di negeri  ini disebabkan penanganan yang salah, penegakan hukum yang lemah serta hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi pemakai narkoba baik pencandu, pengedar apalagi bandar. Fakta tersebut pada akhirnya membutuhkan sebuah sistem hukum yang berfungsi sebagai pemberi efek jera kepada pelaku kejahatan tanpa terkecuali. Sistem hukum seperti ini bisa kita dapatkan jika kita menginduk kepada aturan Islam. Pasalnya, keharaman narkoba dan zat adiktif lainnya sama dengan keharaman khamr (miras), sama-sama merusak akal dan berdampak kepada tindak kriminal. Dalam Islam hal ini masuk kategori Ummul Jarimah (induk kejahatan). Akibat seseorang hilang akal dan kesadaran, bisa melakukan tindakan perzinaan sekaligus pembunuhan atau lainnya. Rasulullah SAW bersabda:
"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram". (HR. Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar).
“Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnyapun haram" ( HR. Ahmad dan al-Arba'ah).

"Rasulullah SAW mengutuk sepuluh orang yang karena khamr : pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya dan pemesannya.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Sementara itu, kebanyakan pelaku pengedar dan pemakai menjadikan narkoba sebagai solusi dari permasalahan hidup yang dihadapi. Negara yang harusnya memegang kendali atas permasalahan umat, nyatanya semakin lemah dalam mengontrol setiap persoalan yang dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Konflik, maksiat dan kriminal yang terus bertambah menambah daftar panjang gagalnya aturan yang diterapkan negara atas berbagai kasus.

Dalam syariat Islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam adalah wajib. Sebab banyak firman Allah dalam al-Quran yang berisi perintah untuk meninggalkan perilaku menyimpang dari tuntunan syara'. Di samping dosa atas pelaku juga berimbas pada seluruh umat. Tak ada aktivitas halal dalam narkoba, tak ada ta'awun pula antar sesama pengguna. Yang haram tetaplah haram. Masih banyak peluang pahala dapat diraih untuk menjauhkan diri dari keharaman. Allah swt berfirman, 
“...Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (TQS. Al-maidah : 2)
Sesungguhnya penegakkan hukum ini harus konsisten. Setiap orang yang menggunakan narkoba harus dijatuhi hukuman tegas. Orang yang sudah kecanduan harus dihukum berat. Demikian pula semua yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran narkoba, termasuk para aparat yang menyeleweng. Pada jaman kegemilangan Islam,  sanksi di dunia dilaksanakan oleh Imam (Khalifah) atau orang yang mewakilinya.

 Pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan harus dilakukan secepatnya, tanpa jeda dan juga tidak lama.  Dari waktu kejahatan itu terbukti hingga dijatuhkannya vonis. Pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh masyarakat seperti dalam hukuman zina sehingga masyarakat memahami bahwa itu adalah sanksi atas kejahatan tersebut. Dengan begitu setiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan serupa. Maka dengan itu kejahatan penyalahgunaan ataupun pengedaran narkoba akan bisa diselesaikan tuntas melalui penerapan syariah Islam. Sistem hukum yang digunakan Indonesia saat ini sudah tidak mempan untuk memberantas kejahatan narkoba dan hampir mustahil diharapkan. Sanksi di dunia selain sebagai zawajir (pencegah kejahatan) juga sebagai penebus dosa di akhirat (jawabir). Maksudnya, jika seorang pelaku kejahatan mendapatkan sanksi di dunia, maka Allah akan menghapus dosanya dan meniadakan baginya sanksi di akhirat, bagi orang yang Dia kehendaki. Sayangnya, sanksi yang bersifat zawajir (pencegah kejahatan) dan jawabir (penebus dosa)  tak diterapkan  dalam sistem manapun selain sistem  Islam. Hukum syariah itu telah lengkap, mengatur berbagai dimensi, mulai dari hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan diri sendiri hingga hubungan dengan orang lain atau masyarakat. Mulai dari bangun tidur hinggi bangun negara.

Jika seseorang mengakui bahwa Allah adalah sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, maka seorang muslim harusnya juga yakin bahwa Allah menciptakan makhluknya tidak mungkin tanpa petunjuk,  hal yang sangat mustahil bila Allah menciptakan manusia tanpa pedoman yang mengatur kehidupannya. Sebagai seorang muslim saat ini banyak yang merasa ‘aneh’ dengan hukum syariah Islam. Padahal hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah negara ini tidak akan seperti sekarang. Tujuan penegakan hukum syariah Islam adalah penyelamat bagi permasalahan umat untuk menjadikan Islam sebagai  Rahmatan Lil Alamin.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *