BPJS KETENAGAKERJAAN


Promo Novel

Sarlem Jus

Alexandre Cristie

Kalibrasi Timbangan Upaya Mengatasi Kecurangan Dalam Praktik Muamalah

Oleh : Mega Silvia
(Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN SGD Bandung)

Kalibrasi pada umumnya merupakan proses menyesuaikan keluaran atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunakan dalam akurasi tertentu. Kalibrasi digunakan untuk mengukur keakuratan dari sebuah timbangan dengan melakukan pengetesan terhadap anak timbangan, sehingga dari hasil pengetesan tersebut bisa kita ketahui masih akurat atau tidaknya sebuah timbangan. Pengukuran yang tidak akurat dengan konsisten akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk sehingga dapat merugikan pedagang dan konsumen. 

Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bandung menghimbau kepada para pedagang agar rutin melakukan kalibrasi atau tera timbangan minimal setiap enam bulan sekali. Dilakukan kalibrasi timbangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kerugian, sehingga timbangan menjadi lebih akurat. Dalam hal ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, justru pedagang dan pembeli akan sama-sama memperoleh keuntungan.

Selama ini masih banyak pedagang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang tidak rutin melakukan kalibrasi timbangannya. “Yang rutin memang lebih dari 50%. Tapi masih banyak yang tidak rutin karena kurangnya pengetahuan manfaat dari tera ulang,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2019).

Timbangan yang tidak rutin dikalibrasi berpotensi mengalami kerusakan, baik aus karena sering dipakai maupun ada kotoran yang menempel. Akibatnya, hasil timbangan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, setiap pedagang yang menggunakan timbangan harus dapat merawatnya, agar timbangan tetap bersih dan terawat dengan baik. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun kerugian di kalangan masyarakat.
Al-quran mengecam keras kepada umat manusia yang melakukan berbagai tabiat buruk, salah satunya adalah tindakan kecurangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran (QS. al-Muthaffifîn/83:1-6) yang artinya :
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kecurangan merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, apabila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman doa kecelakaan. Dan tentunya ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Syaikh ‘Abdurrahmân as-Sa’di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, “Jika demikian ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan orang lain, maka orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa dan mencurinya, ia lebih pantas terkena ancaman ini daripada muthaffifîn.

Tentang bahaya kecurangan ini terhadap masyarakat, Syaikh ‘Athiyyah Sâlim rahimahullah mengatakan, “Diawalinya pembukaan surat ini dengan doa kecelakaan bagi para pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan itu menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul, hal itu merupakan perbuatan berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan ikhtilâl (kegoncangan) hubungan transaksi. Ini salah satu bentuk kerusakan yang besar”

Dalam sistem perekonomian Islam, semua permasalahan yang terjadi dalam praktik muamalah dapat diselesaikan berdasarkan hukum syara’. Adapun sebuah lembaga khusus yang di dalamnya terdapat seorang Qadhi Hisbah yang merupakan pelaksanaan dari al-amr bi al-ma’ruf wa nahi’an al munkar, dan mendamaikan diantara manusia yang berselisih. 

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi dalam Islam yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas pendapatan, menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya. Adapun tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. 

Dengan adanya lembaga Hisbah ini, harga yang terbentuk di masyarakat lebih stabil karena senantiasa ada pengawasan. Apabila harga terlalu tinggi maka dapat diatur khususnya kebutuhan bahan pokok. Hisbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli. Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan.

Keberadaan Qadhi Hisbah dalam Islam adalah wajib, Qadhi Hisbah merupakan salah satu peradilan dalam islam yg memiliki wewenang mengawasi dan mnyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak umat, kapanpun dan dimanapun saat nampak adanya penyimpangan. Bukan hanya di pasar tetapi dalam seluruh aktivitas yang berhubungan antar satu indvidu dengan individu yang lain yang mmpunyai hak dan kewajibn masing-masing.

Sangat harmonis kehidupan ekonomi yang diatur secara Islami, apabila sistem perekonomian islam diterapkan dengan disiplin. Tidak akan terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dalam muamalah, karena sejak dahulu Rasulullah SAW telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi jika penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain melalui penimbunan barang.

Namun faktanya, saat ini negara membiarkan pasar secara bebas memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Sehingga sangat sejajar dengan pendapat Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasarnya bahwa harga di tentukan berdasarkan tingkat demand dan supply secara alami. Namun tidak sekaligus melepaskan peran lembaga Hisbah sebagai bentuk pengawasanya sampai tidak ada pihak yang terdzolimi.

Dengan demikian, seharusnya ini menjadi tugas dan perhatian besar bagi Negara untuk selalu mengawasi setiap kezaliman ataupun kecurangan dalam perdagangan, agar masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi. Apalagi ada dasar Al-Qur’an dan ketakutan yang tinggi pada Allah sehingga menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang. Oleh karena itu dibutuhkan ketegasan dan konsistensi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan kalibrasi ini, karena Islam memandang bahwa hal ini penting dan Negara Islam telah memiliki perangkat khususnya yakni Qadhi Hisbah sebagai pelaksana tugas ini.

Wallahualam bi As-Shawwab(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *