BPJS KETENAGAKERJAAN


Keterwakilan Perempuan Di DPRD, Solusikah?

Oleh: Asih Sri Wahyuni
Ibu rumah tangga dan pegiat dakwah

Dari total 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung terpilih untuk masa bakti tahun 2019-2024 mendatang tercatat hanya sebanyak 8 orang saja atau sekitar 15 persen berasal dari kalangan perempuan. Begitu di sampaikan ketua komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bandung Agus Baroya saat dikonfirmasi kantor berita RMOL Jabar terkait komposisi hasil ajang pileg 2019 tingkat kabupaten Senin (29/7/2019).

"Dari 56 (alokasi kursi) anggota dewan, laki-laki 47 orang (85%), sedangkan  anggota dewan perempuan ada sebanyak 8 orang (15%). Lalu dari total itu caleg _incumbentnya_ 23 orang, dan wajah baru 32 orang," ujarnya. Menurut Agus meski keseluruhan partai politik mendaftarkan calegnya dari kaum hawa saat pileg lalu, mayoritas memenuhi syarat yakni 40 persen namun tidak semua meloloskan kadernya menjadi legislator. "Jadi 8 caleg (perempuan) yang lolos itu dari PKB (Reni Rahayu), Gerindra (Ai Yulia), PDIP (Juwita), Golkar (Neneng Hadianti dan Eti Mulyati) Nasdem (Nur Fitri Apriyani),
PKS  (Ela Nurlaela) dan PAN (Elin Wati)," ujarnya.

Agus menambahkan, dari 8 partai politik yang menempatkan kadernya di DPRD Kabupaten Bandung usai memenangi kursi di pileg 2019 lalu hanya partai Demokrat yang tidak meloloskan caleg perempuan. (RMOL Jabar)

Dalam sistem kapitalis demokrasi dengan adanya perempuan di DPRD, menganggap keterwakilan perempuan dengan kuota 30% diharapkan akan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh perempuan, mulai kasus KDRT, penjualan _(trafficking),_ pemerkosaan, pelecehan seksual, perceraian dan lain-lain. Padahal kalau kita telisik meski kuota perempuan sudah terpenuhi tetapi pada faktanya persoalan yang dihadapi perempuan sampai sekarang pun belum mampu terselesaikan. 

Apa sebenarnya yang mendorong para perempuan terjun ke dunia politik praktis? Lantas bagaimana kiprah hakiki perempuan dalam membangun sebuah masyarakat dan negara? Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan perempuan?

Sejak bergulir gagasan hak asasi manusia (HAM) dari Barat, topik ini senantiasa menjadi isu hangat. Kemudian lahirlah gerakan-gerakan yang menuntut adanya keseteraan gender. Salah satunya menuntut kuota perempuan di parlemen sebanyak 30 persen. Mereka juga menuntut penghapusan semua ide, gagasan, keyakinan dan ajaran agama yang melawan ide kesetaraan gender."

Sebagian kaum  muslim, merespon "ide kesetaraan gender" dengan respon yang berlebihan. Mereka menelan mentah-mentah ide kesetaraan gender, dan menyebarkan gagasan busuk itu di tengah-tengah kaum muslim. Semua simbol atau ajaran Islam yang melawan ide kesetaraan gender harus diberangus semacam jilbab, khimar, poligami, dan lain sebagainya. Padahal faktanya di balik ide kesetaraan gender ada pemikiran liberalisme (kebebasan).

Liberalisme jelas bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.
Di dunia Islam para pegiat kesetaraan gender sesungguhnya tidak sedang "menyetarakan kedudukan" laki-laki dan perempuan. Akan tetapi mereka hendak menghancurkan ajaran Islam yang mengatur perempuan, serta relasinya dengan lawan jenis, yang dianggap sebagai sistem keyakinan dan aturan yang menindas perempuan. Pasalnya, Islam dan kaum muslim tidak pernah dan sekali-kali tidak pernah memiliki problem "bias gender".

Di sisi lain, sebagian kaum muslim yang menyadari bahaya pemikiran Barat, berusaha melindungi perempuan- perempuan muslimah dengan gagasan dan perilaku yang justru membuat Islam semakin tersudut. Ada di antara mereka melarang perempuan keluar dan beraktivitas di luar rumah secara mutlak. Mereka juga melarang wanita menduduki jabatan-jabatan pemerintahan seperti _qadhi,_ pegawai dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Islam,  telah menjelaskan  peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan tatanan bernegara, di antara aktivitas yang bisa  dilakukan oleh seorang perempuan, semisal perempuan boleh  diangkat menjadi  pegawai negara, _Qadhi_ ( hakim) selain _Qadhi madzalim,_ juga berhak memilih anggota- anggota Majelis Umat atau menjadi anggotanya. Perempuan juga boleh melibatkan diri dalam pemilihan khalifah dan memberikan baiat kepada seorang khalifah.

Kebolehan perempuan menjadi pegawai negara dan _Qadhi_ (hakim) didasarkan fakta bahwa pegawai negara dan Qadhi (hakim) merupakan ajir (pekerja). Adapun dalil-dalil syariat yang menjelaskan masalah ijarah (bekerja) datang dalam bentuk umum dan ada pula dalam bentuk mutlak. Imam Ibnu Majah menuturkan sebuah hadits dari jalur Abdullah bin Umar Ra. bahwa Nabi Saw pernah bersabda yang artinya,

_"Berilah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya."_ (HR Ibnu Majah)

Kata _ajir_ (pekerja) bersifat umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Adapun kebolehan perempuan menjadi anggota majelis umat didasarkan pada kenyataan bahwa aktivitas Majelis Umat adalah _Syura_ (musyawarah) dan _muhasabah_ (mengoreksi penguasa). _Syura_ ditetapkan berdasarkan dalil- dalil umum yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Swt berfirman yang artinya,

"Bermusyawarahlah kalian  dengan mereka dalam urusan itu." (TQS. Ali Imran (3): 159)

Adapun _muhasabah,_ yakni mengoreksi penguasa, didasarkan pada dalil-dalil umum yang memerintahkan _amar makruf nahi munkar_ kepada laki-laki maupun perempuan. Muhasabah termasuk bagian dari aktivitas amar makruf nahi mungkar, Allah Swt berfirman yang artinya, 

"Kaum mukmin lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar makruf nahi mungkar, mendirikan _shalat,_ menunaikan zakat serta menaati Allah dan Rasul-Nya." (TQS at-Taubah (9): 71)

Adapun dalil yang menetapkan kebolehan perempuan memilih dan membaiat seorang khalifah adalah hadist yang dituturkan dari Ummu Athiyyah ra. tentang baiat para perempuan. Ummu Athiyyah ra berkata,

"Kami membaiat Rasulullah Saw, lalu beliau membacakan kepada kami (untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun), dan beliau melarang kami dari _niyahah_ (meratap). Kemudian seorang perempuan dari kami menarik tangannya." (HR al-Bukhari)

Itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perempuan dibolehkan melakukan aktivitas di luar rumah dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan politik, sesuai dengan batas- batas yang telah ditetapkan syariah Islam.

Jadi dengan keterwakilan perempuan di DPRD bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan yang di hadapi para perempuan tapi dengan berperan aktif di tengah masyarakat dengan berbagai aktivitas yang sesuai dengan syariah maka  dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan perempuan.

Wallahu a'lam bish-shawab(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *