BPJS KETENAGAKERJAAN


Peminat Dana Bantuan Hukum Masih Minim

Kabag Hukum memberikan pemaparan di Media Center

Padang, Kupasonline -- Hingga kini, pemanfaatan dana bantuan hukum yang telah dianggarkan di bagian hukum kota Padang masih minim. Padahal dana itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum melalui OBH (organisasi bantuan hukum) yang ada.

Kepala Bagian Hukum Kota Padang, Yopi Krislova mengatakan, Penganggaran untuk  bantuan hukum sudah ada semenjak tahun 2016. Namun pada tahun itu pemanfaatannya baru oleh satu orag. Sementara dari Januari hingga Agustus 2019 ini, baru 8 masyarakat miskin yang memanfaatkannya. Sedangkan dananya yang tersedia sekitar Rp.240 juta dengan estimasi Rp.10 juta untuk perkara Perdata dan Rp7,5 juta untuk perkara pidana.

"Pada tahun  2016 hanya satu masyarakat miskin yang memanfaatkan. Tahun 2019 ini baru 8 orang," kata Yopi saat  di Media Center Diskominfo Kota Padang, Kamis (8/8).

Dijelaskannya, total, dari empat tahun anggaran berjalan, baru 33 masyarakat yang memanfaatkan ini. Pada tahun 2017 ada 17 orang masyarakat miskin yang menggunakan bantuan ini, tahun 2018 ada 7 orang dan terhitung sampai Juki sudah ada 8 orang yang memanfaatkan ini.

"Kita masih perlu mensosialisasikan agar masyarakat tahu bahwa Pemko Padang menyediakan dana untuk beracara di pengadilan,"  kata Yopi lagi.

Ia mengatakan, selama ini pihaknya sebenarnya sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi ke setiap kecamatan ketika ada pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau kegiatan lain yang melibatkan tokoh masyarakat. 

Untuk mendapatkan bantuan ini, cukup dengan surat keterangan tidak mampu atau memiliki salah satu kartu bahwa masyarakat tersebut benar-benar miskin. Setelah itu pihaknya akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenarannya.

"Kita tidak tahu apakah mereka memang benar-benar miskin, oleh sebab itu perlu kita lakukan verifikasi," katanya.

Jumlah bantuannya, kata Yopi, untuk kasus perdata akan diberikan bantuan Rp10 juta dan pidana Rp7,5 juta yang akan diberikan langsung kepada organisasi bantuan hukum yang terverifikasi di Kota Padang.

"Hukum ini bukan saja untuk pelaku pelanggaran hukum, namun juga untuk korban pelanggaran. Selama memenuhi syarat akan diberikan bantuan hukum," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam bantuan ini masyarakat tidak akan menerima langsung uang tersebut. Namun akan diberikan kepada OBH yang sudah terverifikasi.

"Mekanisme bantuan hukum ini sudah diatuer di kementrian, bahwa bantuan langsung diberikan kepada OBH. Jika diberikan dalam bentuk uang tunai, takutnya ini tidak dimanfaatkan untuk proses hukum," sebutnya. (ags)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *