BPJS KETENAGAKERJAAN


Aspirasi Mahasiswa Terkapar Dalam Persimpangan Demokrasi

Oleh : Risnawati (Penulis Buku Jurus Jitu Marketing Dakwah)

Di berbagai daerah, dari semua kampus, sebuah gelombang besar menggetarkan singgasana kekuasaan. Wajah kekuasaan dalam demokrasi terus digugat, menuai beragam protes sosial yang begitu membludak, tak disangka awet dan semakin menggelinding seperti bola salju. Sebelumnya, sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa menuntut agar agenda reformasi dituntaskan dan juga penundaan pengesahan sejumlah RUU bermasalah seperti RUU KUHP, Ketenagakerjaan, Pertanahan hingga revisi UU KPK.

Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia - 130 rektor dan perwakilan perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekditi) Mohammad Nasir. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (30/9) kemarin.

Rapat ini disinyalir, untuk mengantisipasi semakin meluasnya aksi mahasiswa yang kembali digelar hari ini Senin (30/9) dengan agenda mengawal rapat paripurna terakhir pengurus DPR RI periode 2014-2019. "Kami sengaja mengundang para rektor agar bisa membuat kondisi yang kondusif, yang bisa membuat kita dalam suasana yang teduh dalam situasi yang baik," kata Menristekdikti Mohamad Nasir di Jakarta.

Nasir juga mengajak para rektor, untuk menciptakan suasana yang teduh menjelang pelantikan anggota DPR, serta Presiden dan Wakil Presiden yang bakal dilaksanakan dipertengahan Oktober tahun ini. Selain itu, Nasir meminta para rektor untuk berdialog dengan mahasiswa. Hal itu dikarenakan tuntutan mahasiswa untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-undang sudah ditunda oleh DPR.

"RUU ini tidak akan disahkan oleh anggota DPR periode sekarang, akan dibahas kembali anggota DPR periode 2019-2024. Oleh karenanya, kami akan undang anggota DPR untuk membahas RUU itu," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Samarinda, Ramli, mengatakan pertemuan tersebut membahas demo yang dilakukan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa dari kampusnya pun ikut melakukan demonstrasi. "Demo itu hak mahasiswa, kami tidak bisa melarang. Kami tidak memberikan rekomendasi, karena proses pembelajaran terus berlanjut," kata Ramli.

Mendalami Akar Masalahnya
Aksi gabungan yang dilakukan tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak bisa mendiamkan semua kezaliman yang menimpa mereka. 

Demi sebuah tuntutan keadilan untuk masyarakat, mahasiswa sudah turun untuk menggugat beberapa rancangan undang-undang yang sudah dan akan disahkan oleh DPR. Di antara rancangan undang-undang yang digugat, RUU Pertanahan, RUU Tenaga Kerja, RKUHP, dan sejumlah RUU lainnya, RKUHP dan revisi Undang-undang KPK yang menjadi gugatan utama. Khusus untuk revisi Undang-undang KPK, mahasiswa menuntut presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkannya. Walaupun akhirnya, Presiden sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan perppu, akan mempertimbangkan mengeluarkan perppu. Itupun hanya sebagai opsi, selain legislasi review dan yudisial review untuk membatalkan revisi undang-undang KPK.
Tidak cukup melarang mahasiswa menyuarakan aspirasinya, stigma negatif dan tuduhan disematkan untuk aksi mahasiswa kali ini. Mulai dari tuduhan ditunggangi, perusuh, melawan konstitusi karena mosi tidak percaya kepada pemerintah, hingga tuduhan bahwa mereka akan menduduki gedung DPR untuk menggagalkan pelantikan DPR. Tindakan tidak akomodatif terhadap aspirasi juga dilakukan dengan menangkap 200 orang peserta aksi yang dianggap melakukan kerusuhan.

Tertutupnya celah mendengarkan aspirasi rakyat oleh penguasa dalam sistem demokrasi adalah suatu hal yang biasa. Bila diberi kritik dan masukan, maka penguasa akan berdalih bahwa mereka melakukan itu atas amanat rakyat. Di atas segalanya, mereka berpegang teguh sudah mewakili rakyat, karena telah dipilih oleh rakyat. Dan sekarang hanya menunggu, mampukah demokrasi menjawab semua tuntutan itu?

Karena itu, Mahasiswa harus menyadari perannya sebagai social control, yang mana ditangan merekalah kondisi sosial masyarakat akan sesuai dengan bagaimana opini yang dibuat oleh kaum intelektual ini. Mereka juga sebagai iron stock atau generasi penerus, mereka akan melanjutkan estafet kepemimpinan di dalam negerinya. Dan yang paling besar dari semua itu bahwa mereka adalah agent of change, yaitu agen perubahan. 

Kembali Kepada Islam
Selama ini, kita berpikir bahwa hanya demokrasi yang menghormati aspirasi rakyat, sementara sistem politik lainnya otoriter, mengabaikan suara rakyat. Padahal dalam sistem politik Islam pengaturan menyampaikan aspirasi kepada penguasa telah jelas bahkan telah dicontohkan sejak Rasulullah Muhammad SAW menjadi kepala negara dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau.

Dalam sistem politik Islam, kepala negara hanya menerapkan syariat Islam yang digali dari Al Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Maka, masyarakat pada saat itu akan memberi masukan untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam wahyu Allah SWT, misalnya dalam masalah teknologi dan siasat. Tidaklah mengherankan Rasulullah SAW menerima masukan dari seorang sahabat untuk memusatkan pasukan di sekitar sumber air pada saat perang Badar, karena hal seperti ini termasuk dalam siasat.

Bila seorang Khalifah salah dalam menerapkan syariat, mekanismenya cukup mudah. Dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan jumlah mahar bagi calon mempelai perempuan. Pada saat itu, seorang Shahabiyah 'Khaulah binti Tsa'labah menemui Umar secara langsung dan menasehatinya untuk mengubah kebijakannya yang salah. Karena hak mahar ada pada perempuan, dan itu adalah ketetapan dari Allah SWT yang diharamkan manusia mengubahnya, meskipun seorang Khalifah.

Karena  dalam sistem politik Islam, menyuarakan aspirasi tetaplah suatu hal yang mulia. Para pengoreksi penguasa adalah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar di hadapan penguasa, bila dia berdiri di hadapan penguasa kemudian terbunuh, Allah SWT memberi predikat dan pahala yang sama dengan para pemimpin syuhada', Hamzah Radhiyallahu anhu. Selain itu dalam al Quran surat Al Imran ayat 104, Allah SWT memberi predikat bagi kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar, salah satunya kepada penguasa, sebagai kelompok yang menang. Semua itu menunjukkan kemuliaan ajaran Islam, diturunkan oleh Allah SWT untuk kemuliaan hidup manusia.

Alhasil, kita butuh solusi real dan fundamental, kita butuh perbaikan dari segala aspek kehidupan, dengan menyadari bahwa kita adalah hamba dan manusia yang harusnya mengabdi pada pencipta, maka sangat wajar kita harus terikat dengan apa saja yang diturunkanNya untuk kehidupan manusia.

 Ya, manusia butuh aturan pencipta dalam mengatur kehidupannya. Maka hendaklah hukum Allah yang diterapkan, bukan hukum demokrasi sekuler. Sehingga kini mahasiswa harus mengawal perubahan ditengah masyarakat dan mengarahkan kita tunduk pada aturan pencipta dalam setiap aspek kehidupan. Dari demokrasi sekuler menjadi islam, dari kebarat baratan menjadi muslim yang sejati. Jadi perubahan yang harus diopinikan oleh mahasiswa adalah perubahan islam. Islam kaffah dengan menjalankan syariat secara totalitas dalam naungan Khilafah ala minhaji an-Nubuwwah. Wallahu A'lam bi Ash-showab. (*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *