Kampar, Kupasonline -- Bupati  Kampar  Catur Sugeng Susanto SH lantik sebanyak 31 kepala Desa  Rabu tanggal 26.02.2020  ertempat di halaman kantor Bupati Kampar

Di pelantikan kepala Desa  salah satu calon kepala Desa  Bukit Melintang  Zulfikri  kecewa dengan di lantik nya  Saudara M. Fadli sebagai kepala Desa Bukit Melintang  karna sebelum nya  telah di batalkan oleh Bupati Kampar berdasarkan Surat Bupati Kampar dengan nomor 140/DPMD/072, PRIHAL : Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa. 

Dari hasil fasilitasi penyelesaian gugatan yang telah di laksanakan oleh tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Kabupaten Kampar. Bahwa telah terbukti dan terpenuhi unsur- unsur pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa di batalkan sebagaimana di atur dalam peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang.

Zulfikri Calon kepala Desa  Bukit Melintang  ketika di temui  awak media  di salah satu tempat di Bangkinang  meminta ketegasan dari  Bapak Bupati Kampar tentang pemungutan suara ulang  ( PSU ) tetap di laksanakan di desa Bukit Melintang,  berdasarkan surat Bupati yang dikeluarkan sebelumnya untuk membentuk panitia PSU . 

"Yang sangat di harapkan oleh masyarakat desa demi untuk menghindari konflik antar masyarakat, sekaligus terciptanya kembali suasana kondusif yang di harapkan oleh masyarakat desa Bukit Melintang, serta jangan sampai ada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena bapak Bupati itu adalah kepala daerah, dan keputusan Bupati itu adalah keputusan pemerintah daerah" Tegas Zulfikri

Ketika Kadis PMD Kampar Febrinaldi dikonfirmasi dia mengatakan, " Setelah paskah tidak terbentuknya panitia PSU  dan belum terlaksananya PSU kita konsultasi dan melakukan kajian - kajian , dan kebijakan pemerintah melakukan PSU menurut pusat belum di atur di dalam undang - undang" Ucap Febrinaldi

Ketika ditanya kenapa Bupati mengeluarkan Surat untuk dilaksanakan PSU? Febrinaldi menjawab "kebijakan bahwa akan begini sesuatu yang belum diatur tentu pemerintah daerah melakukan kajian ya depan kajian nah bagi pemerintah di tim kita menganggap itu menjadi sebuah solusi gitu karena ini belum diatur tetapi kita ambil kebijakan itu" Terang Febrinaldi

Dilanjutkannya, "karena setelah kita lakukan kajian kan,  nah begitu di konsultasi pemerintah pusat, pemerintah pusat mengarahkan memiliki pandangan bahwa kalau ada sengketa seperti ini tidak artinya hasil ini tetap nanti disarankan untuk dilantik hasil ini nanti baru tata usaha negara apakah itu atau pidana nanti kan terkait dengan money politik hasilnya apabila sudah inkra itu yang menjadi pedoman bagi kepala daerah mengambil tindakan jadi gugatan tersebut" Akhir Febrinaldi (irf)
 
Top
/* Pengunci navbar*/