Bangka Belitung, Kupasonline -- 
Mahkamah Agung RI membebaskan kembali terdakwa syafarudin terhadap kasus Tipikor.

Feriyawansyah.SH.MH.CPCLE, Kepada Wartawan pada hari Jum'at (07/02/2020) melalui pesan singkat via WhatsApp pribadinya mengatakan," Mengucap syukur tak henti-hentinya kepada Allah Swt karena berkat doa kita semua allah Swt masih mengabulkan doa kita semua dan saya selaku kuasa hukum pak syafarudin menyambut baik atas putusan Makamah Agung ini mulai dari tingkat pertama sampai Makamah Agung," Tutur Feriyawansyah, SH.MH.

"Selanjutnya, Bahwa klien kami ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan saya selaku kuasa hukum syafarudin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalpinang sampai Makamah Agung RI karena masih ada rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," Ucap Feriyawansyah, SH.MH.

Berdasarkan surat dari petikan putusan pasal 226 KUHAP juncto pasal 257 KUHAP nomor 4340 K/Pid.Sus/2019,

"Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mahkamah Agung RI memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

"Hal itu telah memutuskan perkara terdakwa: Nama Syafaruddin,S.Pd.I Tempat Lahir Desa Penyak Kabupaten Bangka Tengah umur lima puluh tiga tahun (35) Tanggal Lahir  5 Juli 1962 jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Desa Pedindang Rt.02 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdakwa tersebut tidak ditahan.,"Ungkapnya.

"Sedangkan Mahkamah Agung RI tersebut sebagaimana yang tercantum antara lain adalah membacakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 28/pid.sus/TPK/2015/PN Pangkalpinang tanggal 18 Mei 2016; membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor 4/Akta Pid/TPK/2016/PN. Pangkalpinang tanggal 1 Juni 2016; Membaca memori kasasi tanggal 15 Juni 2016 dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2016," Ujarnya.

"Adapun surat-surat lain yang bersangkutan adalah ; Mengingat pasal 191 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana,Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,dan Undang -undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

"Mengadili; Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara,"Katanya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari tahun 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH , Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung RI sebagai ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH
MH dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH, Hakim-hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim- hakim Anggota.

Sementara itu, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis yang dihadiri Hakim - hakim Anggota serta Edward Agus, SH.MH, Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa,"Tutupnya.(acp).
 
Top