Masyarakat Tanjung Labu Gelar Unjuk Rasa, Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin Katakan," Siap Perjuangkan Aspirasinya"


Bangka Belitung, Kupasonline -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Amin menyambut baik masyarakat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Babel, Senin (10/02/2020).

Pantauan Wartawan dilokasi, Senin (10/02/2020) , Sebanyak Empat Ratusan Warga Masyarakat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar Aksi Unjuk Rasa didepan Gedung DPRD Babel, Senin (10/02/2020).

Gelar aksi unjuk rasa tersebut menyatakan sepakat untuk menolak pertambangan timah dan menuntut untuk menutup aktivitas tersebut yang berada di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Belitung.

Usai menyampaikan aspirasinya  beberapa menit kemudian didepan Gedung DPRD Babel, seluruh aksi unjuk rasa Masyarakat Bangka Selatan tersebut langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Babel yang didampingi langsung oleh Sekretaris Komisi III DPRD Bangka Belitung untuk melakukan diskusi didalam ruangan rapat sidang paripurna DPRD DPRD Babel.

Adapun suasana dalam ruangan sidang paripurna DPRD Babel tersebut bergemuruh dengan suara nyaring yang terdengar kompak ingin mendengarkan diskusi antara warga yang menggelar aksi unjuk rasa bersama Wakil Ketua DPRD Babel, dan Sekretaris Komisi III DPRD Babel.

Dalam acara diskusi tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo dan M. Amin, Sekretaris Komisi III DPRD Babel, Rina Tarol dan seluruh massa demo dari Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

Salah satu koordinator aksi unjuk rasa tersebut, Albert asal Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan beberapa tuntutan antaranya,1). Masyarakat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan meminta CV.SR Bintang Babel mitra PT.Timah yang melakukan aktivitas tambang timah dilokasi kami agar diberhentikan segera dengan permanen tidak sementara,2). Masyarakat meminta untuk  segera merekomendasikan  untuk pencabutan IUP tersebut yang ada didalam maupun di laut kami.3). Masyarakat meminta kepada pihak DPRD Babel untuk mengusulkan kembali RZWP3K itu menghapus zonasi-zonasi pertambangan yang ada di daerah kami.4). Masyarakat meminta menindak keadilan, jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak, jangan hanya masyarakat kecil yang diciduk-ciduk, jangan mentang-mentang BUMN , jangan mentang-mentang masyarakat besar dibiarkan pelanggarannya apalagi mendukung pelanggarannya itu sangat tidak adil bagi kami,"Tegas Albert. 

Terpisah, pada sempatan itu juga, Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang unjuk rasa usai memberikan kesempatan kepada salah seorang koordinator aksi unjuk rasa tersebut menyatakan" Jadi keresahan masyarakat apabila terjadi intimidasi, masih terjadi pengancaman, atau adu domba kita masyarakat Lepar Pongok buat tandatangan satu tujuan apabila masih terjadi, karena yang melindungi kita ini adalah aparat kepolisian dan TNI kan ya?...

"Sebagai Aparat Kepolisian dan TNI itu adalah mengayomi dan melindungi kalau masih terjadi penindasan, pengancaman,kriminalisasi kita minta Kapolseknya di copot," Pesan Hendra Apollo dengan disambut teriakan  para massa unjuk rasa yang sangat bergemuruh beriring-iringan tepuk tangan menandakan bahwa hal tersebut disepakati bersama dengan penuh
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Babel, Rina Tarol kepada wartawan, Senin (10/02/2020) usai menggelar dialog interaktif antara pihak massa unjuk rasa dengan DPRD Babel menyatakan sikap," kepada pak Bupati untuk mencabut izin lingkungannya dan iupnya dicabut. semoga  Dewan dan Bupatinya kompak untuk segera membuat usulan agar iupnya dicabut dan mencabut izin lingkungannya. 

"Kam juga berharap yakin dan percaya masih banyak anggota-anggota polres  yang baik , yang pro masyarakat dan mereka tidak akan ada lagi mengintimidasi kita.  yakinlah, emang ada oknum-oknum yang nakal tapi tidak sebanyak-banyak yang pro masyarakat nya. Kita sama-sama berdoa agar kiranya tidak ada lagi intimidasi dimasyarakat bahwa tanggal ini untuk sementara di stop, alatnya di angkat karena emang melanggar aturan dan perundang undangan," Ujar Rina Tarol

"Sekali lagi Rina menambahkan bahwa kita akan minta kepada Bupati agar dicabut izin lingkungannya.

Berbeda halnya menurut Wakil Ketua DPRD Babel yang satu ini dari politisi partai Gerindra, M. Amin menjelaskan bahwa," Jika Tambang Timah yang berada di kawasan Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan saat ini masyarakatnya menolak  ya seharusnya memang benar tidak boleh dilakukan penambangan karena daerah tersebut adalah pulau kecil,"Urai Amin.

"Menurut saya sih bagusnya tempat tersebut sebagai sebuah tempat wisata dan budidaya ikan disekitar nya. jadi kalau ada penolakan dari masyarakat sekali lagi saya katakan tidak boleh dilakukan penambangan meskipun  surat perintah kerja (SPK) sudah dikeluarkan oleh pihak PT.Timah.

"Justru sebaliknya, seperti Desa Permis dan sebagainya jika Masyarakat setempat tidak menolak atau memperbolehkan lokasi tersebut untuk dilakukan pertambangan ya silahkan saja,"Sambungnya.

"Saya tidak berjanji atas tuntutan dari masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa itu karena masih banyak proses harus dilalui.

"Tapi akan kami perjuangkan sekuat tenaga kami dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang menjadi keinginan mereka untuk mencabut izinnya," Cetusnya. (acp) 

Post a Comment

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.