Ilustrasi: Pengusaha dan ekonom berpendapat larangan mudik demi menekan penyebaran Covid-19 bakal berdampak positif untuk ekonomi jangka panjang.

Jakarta, Kupasonline -- Kajian pemerintah terkait larangan mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah pandemi virus corona ini diproyeksikan berdampak baik untuk ekonomi jangka panjang. Tetapi wacana kebijakan juga perlu disertai analisa dampak ekonomi bagi kelompok usaha tertentu, termasuk kebijakan pengikut. Masukan ini diutarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pakar ekonomi.

Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana meyakini wacana kebijakan tersebut bakal berdampak pada aktivitas perekonomian di daerah. Khususnya, terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Ia melanjutkan, mudik biasanya menjadi ajang 'pesta keuntungan' bagi seluruh pelaku UMKM yang menjajakan dagangan di pinggir jalan. Pelaku UMKM itu, misalnya pemilik warung makan hingga toko oleh-oleh.


Jika mudik ke kampung halaman ditiadakan, warung makan dan toko oleh-oleh pun akan sepi pengunjung. Akibatnya, omzet mereka akan turun drastis dibandingkan dengan musim mudik tahun lalu.

"Dampaknya keras memang (kalau ada larangan mudik) ke sektor UMKM, seperti warung makan, bengkel," ucap Danang, Minggu (29/3). Dilansir dari cnn indonesia 

Untuk itu, Danang meminta agar pemerintah segera mengkaji bantuan dan insentif bagi pelaku UMKM. Langkah ini perlu dilakukan demi mengantisipasi kerugian kelompok tersebut pada Lebaran kali ini.

Jika tidak ada bantuan dari pemerintah, daya beli masyarakat di daerah akan terjun bebas dan dampaknya ekonomi pun bakal memburuk.

"Pelaku UMKM ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Mereka butuh kehadiran pemerintah karena kan industri tidak besar, akses ke perbankan juga sulit," terang Danang.

Namun sebelum itu, Danang menyarankan agar pemerintah menyamakan terlebih dahulu definisi mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pasalnya, bantuan atau insentif tak bisa dipukul rata untuk ketiga sektor tersebut.

"Di berbagai kementerian masih berbeda-beda. Kalau beda-beda maka penanganannya tidak seragam di pemerintah sendiri kepada mereka," ujar Danang.

Jika sudah ada persamaan pendapat, Danang bilang, pemerintah dapat memasukkan bantuan kepada UMKM di paket insentif jilid ketiga. Salah satu bentuknya bisa berupa bantuan sosial (bansos) dan pinjaman perbankan.

Di sisi lain, Danang setuju jika pemerintah benar-benar melarang semua masyarakat untuk mudik. Sebab, aktivitas mudik berpotensi membuat penyebaran virus corona semakin meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

"Kalau sudah begini situasinya tidak bisa lagi berbicara tentang untung dan rugi, siapa pun ditanya pasti rugi. Tapi yang utama adalah keselamatan manusia," ujar Danang.

Ia berharap seluruh pelaku usaha dari berbagai sektor dapat mengerti dengan situasi saat ini. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus corona bisa berjalan efektif.

"Tidak boleh ada sektor yang egois, pelaku usaha dari berbagai skala harus mengerti dan memahami kondisinya," tegas dia.

Jika masyarakat yang bepergian ke luar kota bisa ditekan, artinya potensi penularan virus corona juga semakin kecil. Alhasil, penyebaran wabah itu bisa berkurang ke depannya.

Selamatkan Ekonomi Jangka Panjang

Sependapat, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat kajian pemerintah terkait larangan tegas bagi masyarakat untuk mudik justru akan membawa dampak positif ekonomi jangka panjang. Jika mudik dilarang, maka tak ada masyarakat yang akan bepergian ke luar kota.

Artinya, kemungkinan masyarakat melakukan isolasi di rumah juga semakin besar dan penularan virus corona bisa ditekan. Dengan kata lain, masyarakat yang sehat berpotensi tetap sehat dan bisa tetap bekerja atau produktif ke depannya.

Hal ini berbeda jika tak ada tindakan tegas soal mudik dari pemerintah. Masyarakat tentu akan beramai-ramai mengunjungi kampung halamannya dan potensi penyebaran virus corona di dalam negeri pun akan meluas.

"Ekonomi itu kan melihat perspektif jangka panjang. Manusia itu faktor produksi utama, jika negara kehilangan faktor produksi utama maka ekonomi akan terganggu dalam waktu yang lama," Fithra menjabarkan.

Sebagai gambaran, jika banyak masyarakat yang mudik, kemudian penularan virus corona semakin menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, nantinya jumlah pasien positif pun bertambah. Dengan demikian, sumber daya manusia atau pekerja lama-kelamaan juga berkurang.

"Kalau pulang kampung, penyebaran virus corona tidak terkontrol. Semakin banyak yang terdampak, manusia akan semakin banyak juga yang terinfeksi," ujar Fithra.

Selain itu, rumah sakit dan tenaga medis otomatis akan kelimpungan dengan peningkatan pasien yang signifikan setelah mudik nanti. Dengan begitu, ongkos yang harus dibayar pemerintah juga akan semakin mahal.

"Semakin menyebar di luar Jakarta, kalau di ukur dari sisi ongkos ekonominya bisa jadi besar kalau memang sistem kesehatan di Indonesia tidak bisa menanggung pasien yang positif corona," terang Fithra.

Karena itu, ia berharap pemerintah tegas melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Memang, Fithra tak memungkiri dampaknya akan terasa untuk ekonomi jangka pendek.

"Tidak ada mudik maka aktivitas ekonomi juga turun. Kalau aktivitas ekonomi turun ya berdampak pada ekonomi keseluruhan, tapi ini jangka pendek. Yang penting manusia nanti tidak kehilangan produktivitasnya," jelas Fithra.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa saja jatuh hingga 1 persen-2 persen karena aktivitas ekonomi terganggu. Namun, ekonomi bisa kembali melejit lebih dari 5 persen setelah kasus virus corona berakhir.

"Tapi sekali lagi, ini kalau manusia tidak terdampak banyak. (*/wan)
 
Top
/* Pengunci navbar*/