Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Setelah sebelumnya kenaikan iuran pada 2020 dibatalkan oleh Mahkahmah Agung (MA). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, iuran peserta mandiri bukan pekerja (BP) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dikembalikan ke aturan lama.
Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar Rp42.000 per bulan. Dalam pasal 34 Perpres tersebut dikatakan, besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III sama dengan besaran iuran bagi peserta PBI.
Berikut daftar kenaikannya untuk peserta mandiri yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020:
Kelas III dari Rp25.500 per orang per bulan menjadi Rp35.000.
Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp100.000
Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp150.000. 
Untuk peserta kelas III PBPU dan BP, iuran yang dibayar oleh peserta hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp25.500 per orang per bulan, sedangkan sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. Untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta PBPU dan BP akan membayar sebesar Rp35.000 per orang per bulan, sementara sebesar Rp7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Berbagai pihak menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi merupakan kedzaliman. Salah satunya adalah Prof. Din Syamsudin. Beliau meminta pemerintah mencabut kembali keputusan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 adalah bentuk kezaliman. "Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak," kata Prof Din melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (15/5). Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) ini mengatakan, keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Kebijakan ini hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Menurutnya, pemerintah menambah kesusahan dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah Covid-19. Karenanya, Din menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusan tersebut. "Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya (menaikan iuran BPJS Kesehatan) karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience," ujarnya. Din mengatakan, patut dipertanyakan mengapa BPJS Kesehatan sering berhutang kepada rumah sakit (RS). Maka ke mana uang rakyat selama ini. Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Ungkapan senada disampaikan oleh anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, beliau mengatakan, kenaikan iuran BPJS telah melukai hati masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Di tengah wabah Corona seperti sekarang, banyak masyarakat mengalami kesusahan di bidang ekonomi serta PHK terjadi di mana-mana.  Menurutnya lagi, banyak UMKM serta perusahaan terancam bangkrut, namun mengapa pemerintah justru mengeluarkan kebijakan kenaikan BPJS.

Pemerintah Indonesia beralasan mengambil kebijakan ini karena kondisi keuangan defisit dan salah satunya berasal dari defisit BPJS kesehatan. Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mengungkap data penyumbang defisit BPJS Kesehatan yang terbesar. Menurut dia, defisit terbesar berasal dari kelompok peserta bukan penerima upah atau PBPU/BU jumlahnya sekitar 35 juta orang. Dengan segmentasi terbesar di Kelas III sebanyak 21,6 juta,  total iuran dari PBPU itu sebesar Rp 12,4 triliun. Namun, klaimnya jauh melebihi total iuran, yakni mencapai Rp 39,8 triliun. "Alias defisit Rp 27,4 triliun. Dia pun membeberkan panjang lebar profil kepesertaan BPJS Kesehatan. Per 30 April 2020, total peserta 222,9 juta orang. Penerima Bantuan Iuran (PBI) 96,5 juta, Bukan Penerima Bantuan Iuran 90 juta, lalu penduduk yang didaftarkan Pemda 36 juta orang. Yustinus menjelaskan, untuk PBI sebanyak 96,5 juta orang itu iurannya dibayar pemerintah, sampai saat ini tak berubah. Lalu BPBI 90 juta, terdiri dari penyelenggara negara 17,7 juta, BUMN 1,5 juta, Swasta 35,6 juta. Sedangkan PBPU/BU sekitar 35 juta orang. Dua kelompok terakhir inilah yang selama ini membayar iuran sendiri atau mandiri. Sedangkan kinerja keuangan BPJS, untuk PBI (orang miskin dan tak mampu) surplus Rp 11,1 triliun, ASN/TNI/Polri surplus Rp 1,3 triliun, pekerja formal swasta surplus Rp 12,1 triliun. Sedangkan pekerja informal, defisit Rp 20,9 triliun, dan bukan pekerja defisit Rp 6,5 triliun. Secara agak kasar, menurut Yustinus, akumulasi defisit BPJS Kesehatan 2019 sebesar Rp 15,6 triliun.
Sebenarnya, defisit yang dialami oleh pemerintah merupakan akibat dari pembayaran bunga utang yang semakin besar. Alokasi belanja pemerintah pusat untuk melunasi bunga utang meningkat di tahun 2020. Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah, Selasa (10/9), menyepakati belanja bunga utang sebesar Rp 295,2 triliun dalam APBN 2020. 

Seperti yang diketahui, pemerintah menetapkan defisit APBN 2020 sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Target tersebut lebih kecil dari outlook defisit APBN 2019 yang mencapai 2,2% PDB. Untuk membiayai defisit anggaran itu, pemerintah juga telah mematok penerbitan SBN secara neto tahun depan ditetapkan sebesar Rp 389 triliun. Dari sini dapat kita lihat sesungguhnya yang mengambil porsi besar dari APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang. Namun, selalu yang menjadi sasaran adalah subsidi dan dana untuk kesejahteraan rakyat. Tidak belajar dari pengalaman, pemerintah menutup defisit APBN dengan kembali berutang. Padahal negeri ini sangat subur, makmur dan memiliki SDA yang melimpah. Namun itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah lebih mengambil jalan instan dengan berutang serta memungut pajak dan berbagai iuran termasuk BPJS dari rakyat. 

Seharusnya seorang pemimpin mengerti tentang kondisi rakyatnya, setia untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, bukanlah menindas dan mendzalimi rakyatnya. Allah mengharamkan surga pada pemimpin yang tidak setia pada rakyatnya.

“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Adanya pemimpin dzalim lahir dari sistem yang dzalim. Sistem dzalim yang saat ini berlangsung adalah kapitalisme. Kapitalisme memposisikan kesehatan bukan dalam perspektif pelayanan tetapi perspekif tukang dagang yakni untung rugi. Kesehatan dijadikan sebagai komoditas dagangan sehingga rakyat diharuskan membiayai sendiri kesehatan mereka. Dalam pandangan kapitalisme menyubsidi kesehatan adalah pelanggaran dan kesalahan.

Ini jelas berbeda dengan Islam. Politik ekonomi Islam harus memastikan betul-betul rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terbaik dan gratis. Orientasi pelayanan sangat jelas dalam Islam. Terlebih di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, kewajiban negara untuk menjamin kesehatan seluruh rakyatnya secara gratis. Karena Rasulullah SAW dahulu sebagai kepala negara telah menjamin kesehatan seluruh rakyatnya, seperti menyediakan thabib (dokter), tanpa memungut biaya apapun dari rakyat.
Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Rasulullah SAW tak pernah memungut biaya bagi umatnya untuk memperoleh jaminan kesehatan. Hal itu tercantum dalam hadits HR. Muslim 2207 saat salah seorang sahabat sedang sakit, dan dokter memotong urat dan mengobatinya. "Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu."
Itulah kebaikan dan keunggulan aturan Islam buatan Allah SWT dibanding aturan Kapitalisme buatan manusia. Sehingga yang benar menurut syariah, BPJS bukan hanya tidak boleh naik tetapi wajib dihapuskan secara total, termasuk menghapuskan pemungutan dana dari masyarakat, dan negara wajib menjamin kesehatan seluruh rakyatnya secara gratis.Wallahu a’lam (*)
 
Top
/* Pengunci navbar*/