Oleh: RAI Adiatmadja
Founder Komunitas Menulis Buku Antologi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  menjelaskan kronologi tiga jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan Cina, dilarung ke laut. Peristiwa ini viral di media sosial. Menjadi perbincangan masyarakat yang menyaksikan tayangan mengerikan tersebut. Seorang youtuber Korea Selatan bernama Jang Hansol bahkan memberitakan ulang kejadian tersebut.

Retno menjelaskan, tiga ABK tersebut merupakan awak kapal pencari ikan Long Xin 629. Pertama, ABK berinisial AR sakit pada 26 Maret 2020. Lantas yang bersangkutan dipindahkan ke kapal Tian Yu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Kondisi AR kritis sebelum sampai di pelabuhan dan meninggal. Jenazah AR dilarung di laut pada 31 Maret 2020. Sedangkan dua ABK lainnya  meninggal saat sedang berlayar di Samudra Pasifik pada Desember 2019. Jenazah mereka juga dilarung di laut karena kematiannya disebabkan penyakit menular.

“Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal sudah memberi tahu keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut. Keluarga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8,” ujar Retno dalam konferensi pers via daring, Kamis, 7 Mei 2020. 
“Terkait dua ABK WNI yang dilarung pada Desember itu, KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik meminta penjelasan atas kasus ini dan telah dijawab oleh Kemlu RRT bahwa pelarungan dilakukan sesuai ketentuan ILO,” ujar Retno.

ILO Seafarer’s Service Regulation mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga berdampak pada kesehatan ABK lainnya di atas kapal.
Perbudakan Modern dan Eksploitasi ABK 

Melansir dari laman keponews, 9/5/2020, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menilai kejadian meninggal dan dilarungnya ABK asal Indonesia dan adanya 14 ABK yang meminta bantuan hukum saat kapal berlabuh di Busan, Korea Selatan, sudah mengarah kepada perbudakan modern atau modern slavery. Dia pun melihat ada indikasi perlakuan pihak perusahaan kapal yang sudah mengarah kepada pelanggaran HAM berupa tindak perbudakan atau eksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan kematian. Sukamta melihat kejadian perbudakan ini biasanya melibatkan perusaan pengerah tenaga kerja.
Perbudakan modern dan eksploitasi ABK ini bukan kali pertama, kerap terjadi. Namun, pemerintah seakan-akan menutup mata, sepertinya enggan mengambil pelajaran dari kondisi yang sudah terjadi, tidakkah sanggup mengambil tindakan untuk menjaga hak-hak anak buah kapal tersebut?
Mereka tak memerlukan pembelaan yang terlambat, apalagi hanya sekadar kebijakan yang tak menjamin keselamatan. Ada indikasi yang begitu jelas jika para ABK kerap diperlakukan tidak manusiawi, dieksploitasi, hanya tidur tak lebih dari tiga jam, mengonsumsi air untuk minum dari hasil sulingan, makan hanya sekadar dari umpan ikan. 
Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas dalam merespons dugaan perbudakan WNI anak buah kapal (ABK). Pemerintah harus menyampaikan tekanan diplomatik agar Cina menyelidiki dugaan itu secara terbuka dan menyeluruh. Ia mengungkapkan kepada Kumparan, Kamis (7/5).

Mengapa perbudakan ABK rentan terjadi? Jawabannya, karena kompetensi yang dibutuhkan tidaklah memadai. Mereka hanya berbekal identitas diri tanpa dibekali kemampuan dasar yang sudah dipersiapkan. Seperti kemampuan dalam bidang kelautan–erat berhubungan dengan sarana yang harus kontinyu dipergunakan. Standar kompetensi yang sangat buruk sehingga pasti terjadi kekerasan yang harus mereka hadapi, bahkan penahanan gaji sering terjadi.

Perisai Negara Lemah

Peristiwa pelarungan tiga ABK WNI seyogianya memberikan kita bukti betapa rendahnya nilai tenaga kerja Indonesia di mata negara asing. Ini pun menjadi fakta besar tentang lemahnya perisai negara yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat, khususnya tenaga kerja Indonesia. Bahkan negara cenderung menempatkan TKA asal Cina dengan begitu istimewa di dalam negeri, sedangkan anak bangsa yang berjuang di negeri orang, tersendat bahkan menjadi korban tanpa perlindungan. Mereka pun dihantui oleh agen ilegal. 

Negara adalah pelindung umat, seharusnya begitulah tugas hakiki yang harus diemban. Namun, di sistem Kapitalisme ini negara hanya berperan sebagai alat pengatur semata bagi mereka yang memiliki kepentingan. Fakta perbudakan modern tidak bisa lagi disangkal, karena tak ada perlindungan dan jaminan dari negara, terlebih di sistem Kapitalisme ini persoalan ekonomi adalah titik pangkal problematika, kemiskinan pun menjadi titik rawan yang menjadi alasan masyarakat berjuang mandiri meski dalam kubangan yang membahayakan.

Hak Tenaga Kerja dalam Islam

Dalam Sistem Islam terkait tenaga kerja itu jelas akadnya. Ada kontrak kerja. Untuk mengontrak tenaga kerja harus jelas jenis pekerjaan, waktu, upah, juga tenaga. Semuanya dikupas detail agar tidak kabur. Sebab transaksi kontrak kerja tidak boleh kabur agar tidak terjatuh pada hal yang rusak (fasad). Tenaga pun diperhitungkan, jenis pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan pekerja agar tidak terjadi pekerjaan yang di luar kapasitas dan kompetensi pekerja. Tentu ini menghindarkan dari kezaliman.

Begitulah Islam yang memiliki solusi tuntas dalam setiap permasalahan dan maksimal dalam penanganan . Sehingga problematika tidak bertumpuk, aktivitas kehidupan pun akan selaras dan seimbang. Peristiwa-peristiwa tragis pun sudah bisa dipastikan akan minim terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi karena solusi yang dipakai sangat menyeluruh. Masihkah kita akan terpaku dengan sistem Kapitalis yang jelas-jelas membunuh kesejahteraan umat, rusak, dan menumpulkan iman?

Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi

 “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Wallahu a’lam bishowwab. (*)
 
Top
/* Pengunci navbar*/