Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd


Seorang ibu hamil bernama Ervina Yana di Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan. Ibu Ervina merupakan pasien BPJS, ia akan melahirkan namun memiliki riwayat diabetes sehingga harus diambil langkah operasi.  Sesuai protap Covid-19 syarat operasi pasien harus melakukan rapid test. Karena tes Covid-19 tidak ditanggung BPJS ia dirujuk ke RS Swasta lain. Saat mengunjungi RS swasta ia menjalani rapid test dengan membayar Rp 600.000 dan ternyata hasilnya reaktif sehingga disarankan menjalani tes swab dengan biaya sekitar Rp 2,4 juta. Namun, bu Ervina tidak sanggup membayar tes sehingga keluarga membawanya ke RS lain, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan bayinya sudah meninggal. 

Peristiwa meninggalnya bayi Bu Ervina karena tidak mampu membayar tes swab sunguh mengusik rasa kemanusiaan. Seharusnya hal demikian tidak perlu terjadi. Terkait mahalnya rapid test dan swab test telah banyak disoal oleh berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebutkan, saat ini terjadi "komersialisasi" tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. “Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah," kata Trubus.  

Di Indonesia biaya tes untuk menguji seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, masih relatif mahal.  Biaya untuk rapid test berkisar di harga ratusan ribu. Sementara untuk swab test dan PCR test hingga jutaan rupiah. Patokan harga untuk berbagai tes corona tersebut di Indonesia juga belum ditetapkan. Sehingga masing-masing instansi dapat menetapkan sendiri harga tes-tes tersebut. Lalu bagaimana harga tes virus corona di luar negeri? Dilansir New York Times, Selasa (19/6/2020), harga perawatan kesehatan di Amerika Serikat (AS) memang tidak diatur dengan jelas. Bahkan ketika Kongres meminta perusahaan asuransi menanggung pengujian atau tes Covid-19, beberapa penyedia memutuskan untuk mengambil keuntungan. (Kompas.com)
Tes Covid-19 sederhana di AS harganya 100 dolar (sekitar Rp 1,4 juta). Akan tetapi ada yang mematok dengan harga sangat mahal. Di pinggiran kota Dallas, ada laboratorium yang memasang harga 2.315 dolar (sekitar Rp 33 juta) untuk tes Covid-19 individu. Dalam beberapa kasus harga naik menjadi 6.946 dolar (sekitar Rp 99 juta). Namun lab mengatakan mereka keliru menagih pasien tiga kali lipat dari tarif dasar.

Begitu malang kondisi rakyat negeri ini, khawatir akan terpapar virus saja sudah menyulitkan mereka beraktivitas di luar rumah. Mengapa harus dihadapkan dengan komersialisasi tes corona? Lagi-lagi, siapa yang diuntungkan? Pemerintah, rumah sakit, atau pengusaha yang bekerja sama dengan oknum pejabat untuk meraup untung lewat tes corona di tengah pandemi? Sudah seharusnya negara melindungi setiap jiwa rakyatnya dengan berbagai cara, jangan lagi ada korban dari kaum ibu dan anak karena dikomersialkannya tes corona.

Peran Pemerintah Lemah, Komersialisasi Tes Corona Sumber Masalah. Menyikapi adanya komersialisasi tes corona, Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah untuk menempuh dua solusi. Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes, baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah. Artinya, pemerintah harus turun tangan menetapkan harga standar yang terjangkau.

Solusi kedua yang ditawarkan Trubus sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Ia mengatakan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkes segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) rapid test. Sehingga konsumen tidak menjadi objek pemerasan dari oknum dan lembaga kesehatan tertentu dengan mahalnya rapid test. (makassar.kompas.com, 19/6/2020)

Kapitalisme Melemahkan Peran Negara
Dalam sistem Kapitalisme yang diterapkan hampir di seluruh negara di dunia dengan Amerika Serikat sebagai  pengemban utamanya, negara hanya berperan sebagai regulator, yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha. Rakyat dibiarkan secara mandiri mengurus seluruh urusannya. Negara hanya menyiapkan perangkat aturan dan undang-undang, bukan sebagai penjamin kebutuhan rakyat. Tak heran rakyat harus menanggung mahalnya biaya tes corona, melonjaknya harga pangan, menjamurnya pengangguran, juga ekonomi yang semakin sulit akibat dampak PSBB.

Betapa menyedihkan kondisi rakyat dalam naungan negara kapitalis seperti Indonesia dan AS. Sementara dalam Islam, Kepala Negara (Khalifah) menjalankan hukum Allah atas rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Allah atas kepemimpinannya.

 Pemimpin adalah pelayan rakyat bukan pelayan korporasi seperti dalam sistem Kapitalisme.  Rasulullah Saw. bersabda,
“Imam (Khalifah) adalah raa’iin (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Begitu jelas apa yang disabdakan Rasul, bahwa para Khalifah sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk kemaslahatan rakyat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak. Raa’iin bermakna penjaga yang diberi amanah atas bawahannya.

Lalu, tidakkah para pemimpin di negeri muslim ini khawatir akan hari Penghisaban? Yakni hari di mana pemimpinlah yang pertama kali dihisab Allah untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakannya saat memimpin. Tak ada sedikit pun hal yang luput dari hisab Allah, pernahkah para pimimpin dan pemangku kebijakan merasa takut akan datangnya hari tersebut?.Wallahu’alam bishshawab. (*)

 
Top
/* Pengunci navbar*/