Aceh Simeulue, kupasonline -- Dengan mengusung selogan Simeulue Sejahtera kontes politik 2017-2022 dimenangkan kandidat pasangan Erli hasyim & Afridawati,  janji kampanye pada seratus hari kerja PDKS akan dikembalikan sehingga daerah dapat mengelola kembali hasil PDKS tersebut. Senin (30/6/2020)

Sayangnya hingga kini wacana mengembalikan PDKS kepada daerah oleh Pasangan  Bupati Erli Hasim  & Wakil Bupati Arfridawati tak kunjung terwujud malahan sebagai mana di media mereka tersiar sudah pecah kongsi bahkan sempat cekcok hampir adu jotos hingga perang statemen di medsos pun bak jamur di musim hujan.

Salah satu ungkapan kekecewaan datang dari politisi mudah PKS yang saat ini menjabat ketua komisi C DPRK Simeulue Ihya Ulumuddin, Boleh dikatakan diawal pemerintahan Bupati Simeulue Erli Hasim Dan  Afridwati kurang serius dalam hal mengembalikan PDKS kepada daerah, pasal nya seperti unggahan video di salah satu akun Facebook, pada saat Erli Hasim berorasi dipanggung politik  disitu jelas Erli Hasim mengatakan, " Erli Hasim dan Afrida hadir untuk mengembalikan PDKS, " Ujar Ihya. 

Selanjutnya, Lembaga DPRK Simeulue pernah melayangkan surat kepada bupati Simeulue sekira pada tahun 2017 lalu. Supaya memutus kontrak dengan pihak ketiga yaitu PT Kasama Ganda, namun hingga hari ini balasan surat lembaga DPRK tersebut belum ada jawaban dari Bupati. 


Kemudian, seharusnya PDKS sudah kembali di program seratus hari kerja. Namun itu disinyalir Ihya,  hanya pepesan kosong semata atau sebagai bentuk bualan politik  untuk mendulang suara. 

Hal senada juga disampaikan Hardani Mantan Presiden Mahasiswa Perguruan Tinggi Al-Washliya Aceh “ Wahai pak bupati, mana Janji mu mengembalikan PDKS. Apakah engkau lupa atau pura-pura lupa ?. Ingat, janji politikmu saat kampanye adalah hutang,” tegas Hardani.

Ditempat Terpisah, Sekretaris daerah kabupaten Simeulue, Ahmadlyah yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, alasan pemerintah Simeulue belum mengambil pengelolaan PDKS lantaran sejumlah hal. 

Jika sebelumnya pemerintahan Erlli Hasyim sering berdalih karena menunggu hasil audit, kali ini muncul tambahan alasan lagi. Yakni, biaya perawatan dan legal standing kewenangan bupati.

Nah, dipoin kewenangan tadi, mantan kadis Disperindagkop Simeulue ini mengaku telah mengajukan surat ke DPRK.

“ Sebenarnya pengembalian PDKS ini masih terus berjalan dan saat ini kita masih melakukan berbagai upayah. Mulai dari legal standing kewenangan kepala daerah dalam mengambil langkah nantinya. Termasuk biaya perawatan PDKS yang muncul apabila kita tarik kembali. Makanya, kita sudah mengajukan perubahan qanun ke DPRK menyangkut kewenangan bupati dalam mengambil keputusan. Apakah nanti akan ditarik, atau kita lanjutkan kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku.” Jelas Ahmadliyah. 

Sayang Bupati Erli Hasyim yang disambangi Kupasonline.com dikantornya tak berhasil. Dihubungi lewat sambungan telepon tak ada jawaban, bahkan pertanyaan yang diajukan pewarta media ini melalui WhatsApp  juga tak dibalas.(ash)
 
Top
/* Pengunci navbar*/