Oleh Dyah Pitaloka, S. Hum (Analis dan Aktivis Komunitas Muslimah Rindu Surga)

Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian negeri terguncang ternyata juga berimbas pada dunia pendidikan. Selain banyaknya kendala dalam teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, biaya pendidikan (khususnya pendidikan tinggi/universitas) dinilai cukup tinggi dan mencekik mayoritas warga negara yang terdampak pandemi ini.
Tuntutan penurunan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang berpangkal dari hal di atas menggema dalam aksi mahasiswa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten yang melakukan aksi demo terkait tuntutan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digelar di depan Gedung Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Senin (22/6/2020). (bantennews.co.id, 22 Juni 2020)
Tak hanya di Banten, sebelumnya di Kampus Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 18 Juni 2020 silam pun Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan aksi demonstrasi menuntut
 penurunan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah pandemi corona.

 (foto.okezone.com, 18 Juni 2020)
Muaranya, adalah aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu yang juga melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta. Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Salah satu tuntutan yang mereka soroti adalah soal pembiayaan kuliah di masa pandemi. Mereka meminta adanya subsidi biaya perkuliahan sebanyak 50 persen. (detik.com, 22 Juni 2020)
Skema Pembayaran yang Ditawarkan
Menilik kasus di atas, sebetulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah menyiapkan skema kebijakan untuk meringankan beban orang tua yang anaknya sedang berkuliah di Perguruan Tinggi. Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menurut Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam, akan ada tiga poin. Yaitu:
1. Tidak ada kenaikan UKT selama masa pandemi Covid-19, dan UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
2. Bagi orang tua mahasiswa yang terdampak Covid-19, Majelis Rektor PTN menyepakati ada empat skema keringanan pembayaran UKT: 
a) meminta penundaan pembayaran; 
b) menyicil pembayaran; 
c) mengajukan penurunan UKT pada level sesuai dengan kemampuan teraktual; 
d) mengajukan beasiswa jika memang orang tua bangkrut atau jatuh miskin. 
3. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar 400.000. KIP Kuliah juga bisa diakses oleh mahasiswa yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19. (kompas.com, 5 Juni 2020)

Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Negara
Ketiga aksi mahasiswa di atas memang bermuara pada satu tujuan yakni penurunan biaya UKT yang bisa dinilai mahal. Terlebih kondisi perekonomian bangsa yang juga terancam di tengah pandemi virus Corona. Banyak orang tua mahasiswa yang mengeluhkan biaya kuliah yang tinggi padahal anak-anak mereka juga berada di rumah dan berkuliah secara online. Sehingga biaya ganda jadi terpaksa di keluarkan oleh para orang tua: uang kuliah, uang kos yang tetap harus dibayar dan uang untuk menyediakan layanan internet di rumah.
Selain itu, untuk para mahasiswa yang pulang kampung dan tinggal di pedalaman mengalami pengalaman yang lebih menyedihkan. Mereka banyak yang terpaksa harus mencari tempat yang tinggi seperti di atas pohon atau naik ke bukit karena wilayah mereka memiliki akses internet dengan sinyal yang buruk bahkan susah sinyal sehingga sangat sulit untuk mengakses materi perkuliahan.
Maka menjadi tidak mengherankan jika mahasiswa dan khususnya orang tua mereka mengeluhkan pembayaran UKT ini serta meminta agar pembayaran UKT bisa diturunkan. Sistem persyaratan pun ada baiknya dipermudah sehingga mahasiswa tidak perlu mengurus surat-surat tertentu untuk pengajuan keringanan biaya.
Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap, mudah, dan terjangkau sebetulnya merupakan kewajiban negara. Negara-negara tertentu seperti Finlandia, Denmark, Jerman dan beberapa negara Uni Eropa lain bahkan dengan mudahnya menggratiskan biaya pendidikan bagi warganya atau warga Uni Eropa.

Kita bisa silau dengan negara-negara makmur di Eropa yang memberikan pelayanan pendidikan gratis karena mereka memahami bahwa pendidikan sampai pendidikan tinggi adalah bekal yang penting bagi generasi bangsa. Namun, tidak berhenti sampai di situ, Perabadan Islam yang pernah berjaya selama 1300 tahun sebagai sebuah institusi negara, fasilitas pendidikannya pun digratiskan
Kesadaran akan pentingnya pendidikan serta pengadaan fasilitasnya ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, “Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.”
Sistem Pemerintahan Islam yang sudah pernah berjalan lebih dari 13 abad lamanya pernah membuktikan pemberian fasilitas pendidikan yang gratis bagi sejak jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Baik dalam masa-masa normal tanpa wabah, maupun ketika wabah pernah melanda wilayah negeri-negeri kaum muslim pada saat itu.

Tidak hanya beasiswa berupa biaya pendidikan, namun Sistem Pemerintahan Islam juga menyediakan biaya hidup yang melingkupi kebutuhan asrama, buku, alat tulis, laboratorium, perpustakaan juga fasilitas kesehatan. Tak lupa Sistem Pemerintahan Islam juga menyediakan uang saku bahkan baju ganti bagi para siswa yang menempuh pendidikan pada masa itu.

Selain itu, pada masa pandemi seperti saat ini, para siswa di masa Sistem Pemerintahan Islam dimotivasi untuk berkarya dan melakukan berbagai penelitian untuk mencari solusi atas wabah yang melanda juga melahirkan hukum-hukum kontemporer terkait wabah pandemi. Kampus dan sekolah selain menjadi fasilitas pendidikan, justru mampu mengkarantina benih-benih generasi muda agar terhindar dari wabah.
Begitu indahnya fakta yang pernah dijalani Sistem Pemerintahan Islam dalam mengatur pendidikan yang gratis dan berkualitas. Tidak seperti negara-negara kapitalis yang mayoritas menarif harga tinggi dalam pembiayaan pendidikan. Kebanyakan penguasa seakan ragu untuk menihilkan biaya pendidikan yang perlahan semakin mencekik rakyat.
Begitulah, karena sistem kapital hanya mementingkan biaya mahal untuk memenuhi nafsu para pemilik modal. Seolah mustahil untuk menggratiskan pendidikan secara massal sehingga para mahasiswa menjadi sulit bernafas dan tersengal menempuh sistem pendidikan seperti saat ini. 

Dalam kondisi demikian, seharusnya negara hadir dan mencontoh penerapan sistem pendidikan pada masa Peradaban Islam. Pasalnya, generasi bangsa khususnya para mahasiswa merupakan agen perubahan yang bisa menjadi nahkoda negeri menuju peradaban gemilang di masa depan.
Maka, sebagai negeri dengan umat Islam terbesar di dunia, pantaskah kita diam melihat kondisi seperti ini? Atau kita menghendaki sebuah perubahan hakiki dengan penerapan Islam yang Kaffah yang mampu mengentaskan permasalahan ini?
Wallahua’lam bish shawab(*)
 
Top
/* Pengunci navbar*/