Ilustrasi Jakarta, Kupasonline -- Hari ini Selasa, 02 November 2020 Presiden Joko Widodo genap enam tahun menjabat sebagai Presiden Repub...
 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Kupasonline -- Hari ini Selasa, 02 November 2020 Presiden Joko Widodo genap enam tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Satu tahun terakhir merupakan periode kedua bagi Jokowi memimpin Indonesia. Pada periode kedua, Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menggantikan Jusuf Kalla.
Beberapa bulan sebelum pelantikan, Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dia akan memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban.
Maksudnya, Jokowi memahami bahwa dia tidak memiliki beban untuk menjaga popularitas karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada periode selanjutnya.
Hal ini membuat Jokowi akan lebih berani untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak populer.
Dalam catatan Kompas.com, Jokowi pernah mengucapkan itu pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 9 Mei 2019.
"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi saat itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mencontohkan, salah satu kebijakan tak populer yang mungkin akan dia lakukan adalah menutup lembaga yang dianggap tak memberi kontribusi kepada negara.
Jokowi menilai, langkah itu penting untuk menghapus rantai birokrasi yang kerap membuat proses perizinan panjang dan berbelit-belit.
"Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya," kata dia.
Pernyataan serupa diulang Jokowi saat bertemu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka pada 13 Juni 2019.
Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa akan ada terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah ke depan demi meningkatkan kapasitas perekonomian negara.
"Terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan betul-betul memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita. Baik dari sisi regulasi, mungkin revisi UU atau mungkin juga mengeluarkan Perppu," ujar Jokowi.
"Pokoknya kalau memang itu diperlukan sekali dan memang posisinya sangat penting, ya akan kita keluarkan," lanjut dia.
Jokowi mengulang lagi pernyataan itu pada 16 Juni 2019, saat menghadiri halalbihalal dengan Aktivis '98. (*/dvi)
Sumber : KOMPAS.com
COMMENTS