Jika Tak Penuhi Tuntutan, Ribuan Warga Dua Nagari Di Asam Jujuhan Tolak Perpanjangan HGU Perkebunan Sawit PT. TKA

SHARE:

Suasana pertemuan Niniak Mamak Nagari Alahan Nan Tigo, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dengan pihak PT TKA...

Suasana pertemuan Niniak Mamak Nagari Alahan Nan Tigo, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dengan pihak PT TKA.


Dharmasraya, Kupasonline — Lebih dari 7000 masyarakat Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang dikelola PT Tidar Kerinci Agung (TKA) di wilayah setempat apabila tuntutan mereka tidak dikabulkan. 


Hal ini telah disampaikan masyarakat melalui Perwakilan ninik mamak dan Forum Kerapatan Adat Nagari (FORKAN) dalam pertemuan Direksi PT TKA bersama ninik mamak pada Sabtu (5/6) di Pulau Punjung. 


Ninik Mamak Alahan Nan Tigo, Rudi Hartono Dt Parpatiah Nan Sabatang didampingi sejumlah ninik mamak dan Forkan kepada awak media Minggu (6/6) menyebutkan bahwa tuntunan masyarakat ada beberapa poin diantaranya masyarakat menuntut hak mereka sebanyak 40 persen kebun plasma dari luas HGU yang ada di PT TKA. Jika tak dipenuhi maka mereka menolak diperpanjang HGU di wilayah ulayat nagari mereka. 


"Tuntutan dan penolakan ini telah  berulang kali disampaikan oleh masyarakat kepada pihak PT TKA. Bahkan masyarakat Nagari Alahan Nan Tigo, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan ini pernah juga melakukan sejumlah aksi demo dan pernah pula melakukan mediasi dengan pemerintah daerah bersama pihak perusahaan, " ungkap Rudi Hartono Dt Parpatiah Nan Sabatang didampingi sejumlah ninik mamak lainnya  Minggu (6/6) di Pulau Punjung. 


Perjuangan masyarakat ini lanjutnya, tidak hanya berhenti sampai disitu, pada 5 Oktober 2020 melalui perwakilan ninik mamak dan Forum Kerapatan Adat Nagari (FORKAN) setempat telah melayangkan surat Nomor   : 189/ 001 /NM/BK-LB/2020 perihal Permohonan agar tidak memproses Perpanjangan HGU PT. TKA sesuai Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 04/HGU/1986 5 April 1986 Sehingga Bisa Merealisasikan Hak-hak Adat kepada Kepada Menteri dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kantor BPN Wilayah Sumbar, Bupati Dharmasraya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yang ditembusakan ke Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Sumbar serta Ketua DPRD Dharmasraya. 


"Dalam surat itu kita sampaikan agar pemerintah dan pihak terkait ikut memperjuangkan hak hak masyarakat dua nagari yang selama ini tidak direalisasikan oleh pihak PT TKA berdasarkan undang undang dan aturan yang berlaku, " tegasnya


Kemudian, lanjut Rudi, pada 30 Desember 2020, Gubernur Sumatra Barat 2016-2021, Irwan Prayitno telah membalas surat dari masyarakat dan meminta Kanwil BPN Sumbar untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan masyarakat. 


Surat Gubernur Sumbar Nomor 790/1345/PRKPP-Tnh/2020 perihal Penyelesaian Masalah HGU PT Tidar Kerinci Agung yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang ditembuskan ke Menteri ATR/BPN RI, Ketua DPRD Sumbar, Bupati Dharmasraya, Kepala Kantor BPN Dharmasraya. 


Berdasarkan surat tersebut, sambungnya Rudi, Gubernur telah meminta agar permasalahan perkebunan PT TKA tidak berlarut larut, maka diminta kepada Saudara (Kanwil BPN) hal hal berikut. 


"Pertama, sebelum dilakukan perpanjangan HGU PT. TKAagar perusahaan melakukan musyawarah dengan masyarakat, Ninik Mamak, dan KAN dan kesepakatan dituangkan dalam Bentuk Berita Acara yang ditanda tangani bersama. Kedua, agar Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar mewajibkan setiap HGU yang akan habis masa berlaku untuk dilakukan pengukuran ulang, sehingga luas Sertifikat HGU sesuai dengan hasil pengukuran. 


Ketiga, agar Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat meminta kepada perusahaan perusahaan yang telah memiliki atau memperpanjang Izin Usaha Perkebunan (HGU) untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 58 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.


Masyarakat Menuntut 40 Persen Dari Luas HGU TKA. 


Setelah berbagai upaya dilakukan, pada Sabtu (5/6), perwakilan masyarakat dari unsur Niniak Mamak Nagari Alahan Nan Tigo, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT TKA di ruang pertemuan Hotel Jakarta, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya. 


Turut hadir unsur Niniak Mamak tersebut yakni, Rudi Hartono Dt Parpatiah Nan Sabatang, Sarbaini Dt Sandi Kerajaan, Ardison Malayu Batuah, Doni Pendra Dt Malayu Batuah, Zainal Dt Mangku, Mukhtar Amin Dt Sari Dirajo, Syamsuri Dt Malindo Balang, Ketua Bamus Alahan Nan Tigo, M. Syawi, Walinagari Alahan Nan Tigo, Mhd. Ramdani, Walinagari Lubuk Besar, Burhanudin, tokoh masyarakat, Mawardi, Am Coy, Ketua KUD Pilar, Ismail, Ketua Pemuda Alahan Nan Tigo diwakili Syaidina Hasyim. Sementara dari pihak perusahaan dihadiri Direksi SSL PT TKA, Supriadi Syam dan

Menager Humas SSL, Nadar.


Dalam pertemuan itu, Niniak Mamak kembali mengutarakan tuntutan masyarakat yakni, 40 persen kebun plasma dari luas HGU yang dikelola PT TKA dan di kebun plasma tersebut berada di areal Ring satu (Inti) PT tersebut. 


"Kami hanya menuntut kewajiban perusahaan, 40 persen areal perkebunan sawit di lokasi Ring Satu untuk dijadikan kebun plasma untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan warga Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar," ungkap Niniak Mamak setempat Sarbaini Dt Sandi Kerajaan, didampingi Niniak Mamak lainnya. 


Menurutnya, tuntutan masyarakat  seluas 40 persen kebun plasma ini berada dilokasi ring satu HGU. Dan diketahui pada tahun 2021 ini masa berlaku izin HGU 35 tahun sebelumnya akan berakhir dan bakal diperpanjang kembali. HGU yang berada di Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar, luasnya lebih kurang 12.130 hektar. 


"Luas inilah yang menjadi tuntutan masyarakat, 40 persen untuk dijadikan kebun plasma," terangnya. 


Sementara itu, lanjut Dt Sandi Kerajaan, dari regulasi yang diterbitkan pemerintah yang dipelajari pihaknya bahwa pemerintah telah memastikan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit masyarakat tetap diberikan alokasi lahan untuk membudidayakan perkebuan kelapa sawit. 


"Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Dimana dalam beleid ini, pemerintah memberikan kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk membangunkan kebun plasma untuk masyarakat sekitar. Pada Pasal 40 huruf k tercatat, memfasilitasi  pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk  kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum, dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pemegang hak berbadan hukum


Kemudian sesuai Undang-undang Nomor 39 tahun 2014, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memberikan 20 persen lahan dari total Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat sekitar.


"Namun selama 35 tahun perusahaan ini beroperasi, semeter pun tak ada diberikan untuk warga. Yang ada hanya berbentuk konpensasi, suka suka perusahaan. Jika tuntutan masyarakat ini dipenuhi, kita bisa sejahtera bersama," sebutnya. 


Tambah Dt Sari Dirajo, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya, mulai dari demo, mengirim surat kepada pihak- pihak berwenang, membicarakan dengan pihak PT TKA, dan pemerintah daerah. Namun belum menuai hasil yang diinginkan. 


" Kami pastikan, kami tidak akan berhenti sampai disini. Perjuangan ini demi masa depan masyaralat kami dan anak cucu kami kelak," pungkasnya. 


Terpisah Direksi SSL PT TKA, Supriadi Syam didampingi Manager SSL Bidang Humas PT TKA, Nadar saat dikonfirmasi awak media mengakui atas tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui Perwakilan Ninik Mamak dan FORKAN Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan tersebut. 


Menurut Supriadi Syam, pihak tetap berpegang pada hukum dan undang- undang berlaku atas tuntutan masyarakat, dan pihak perusahaan berpegang atau berprinsip kepada yang benar. 


"Kami taat dan patuh kepada undang- undang yang berlaku. Yakni memberikan 20 persen dari luas HGU kepada masyarakat di dalam tata ruang yang sama. Namun pertemuan kami dengan perwakilan masyarakat belum menghasilkan kesepakatan atau kesepahaman," terangnya. 


Manager SSL Bidang Humas, Nadar menambahkan, masyarakat meminta 40 persen kebun plasma ini berada di lingkungan perusahaan dan menolak serta tidak berkenan apabila kebun plasma ini berada diluar ring satu perusahaan. Lokasi perkebunan PT TKA ini ada namanya ring satu, dua dan seterusnya. 


"Jadi penempatan kebun plasma ini yang belum ada titik temunya , sesuai undang- undang nomor 21 Tahun 2018. Pada prinsipnya perusahaan telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan siap menunaikan kewajiban, 20 persen untuk kebun plasma," pungkasnya.


Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman saat dikomfirmasi awak media Minggu (6/6) mengatakan bahwa tuntutan masyarakat merupakan hal yang wajar jika memang itu aturannya. Dalam aturan yang ada perusahaan berkewajiban memberikan minimal 20 persen untuk kebun plasma dari luas HGU. 


"Posisi pemerintah sangat mendukung keinginan masyarakatl tersebut. Pihak pemerintah sudah pernah beberapa kali memfasilitasi pihak perusahaan PT TKA dengan masyarakat sehubungan tuntutan tersebut. Pihak PT TKA menawarkan konsep atau mau memberikan kebun plasma di luar wilayah Kecamatan Asam Jujuhan, namun masyarakat belum menerimanya," terang sekda. 


Disinggung soal perpanjangan izin HGU, Adlisman menyebutkan, pemerintah hanya sebatas memberikan rekomendasi. Pemerintah akan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU PT TKA tersebut apabila perusahaan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya yakni memberikan 20 persen perkebunan plasma untuk masyarakat. 

 

"Apabila pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintah tidak akan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU," pungkasnya. (Ard) 


COMMENTS

Berita Terkait

Nama

Aceh,60,Advetorial,82,aga,1,Agam,339,anak,7,Artikel,163,Babel,22,Bali,12,Bangka Belitung,1160,Banten,327,Batam,1,Bukittinggi,281,Covid-19,698,Dharmasraya,62,Edukasi,7,Ekonomi,529,hea,1,Headline,1335,Hiburan,239,Hukrim,1015,Hukum dan Kriminal,104,Internasional,501,Jakarta,70,Jawa barat,44,Jawa Tengah,259,Jawa Timur,240,Kalimantan Selatan,147,Kampar,51,Kepulauan Riau,508,Kesehatan,423,Kuliner,157,Lampung,8,Lifestyle,730,Limapuluhkota,38,Loker,3,m,1,Makan4,1,Medan,19,Mentawai,658,Nasional,1380,Olahraga,265,Opini,84,Padang,338,Padang Panjang,107,Padang Pariaman,29,Papua,3,Pariaman,56,Pariwisata,47,Parlemen,274,Pasaman,45,Pasaman Barat,223,Payakumbuh,336,Pendidikan,58,Peristiwa,385,Pesisir Selatan,205,Politik,99,Riau,136,Sawahlunto,167,Sijunjung,137,Solo,7,Solok,416,Solok Selatan,131,Sosial Budaya,1,sulawesi barat,6,Sulawesi Selatan,39,Sulawesi Tenggara,12,Sumatera Selatan,39,Sumatra utara,16,sumba,1,Sumbar,1882,Tanah Datar,29,Teknologi,38,Tips dan Trik,309,tmm,14,TMMD Brebes,877,TMMD Karang Anyar,2822,TMMD Kendal,1344,TMMD Malinau,496,
ltr
item
KUPASONLINE.COM: Jika Tak Penuhi Tuntutan, Ribuan Warga Dua Nagari Di Asam Jujuhan Tolak Perpanjangan HGU Perkebunan Sawit PT. TKA
Jika Tak Penuhi Tuntutan, Ribuan Warga Dua Nagari Di Asam Jujuhan Tolak Perpanjangan HGU Perkebunan Sawit PT. TKA
https://1.bp.blogspot.com/-GvKtsttKvXs/YLynxmDYNRI/AAAAAAAAMDM/F3G-f5fiLxs6VgLWgpnvIHyUowTQDLlZQCLcBGAsYHQ/w400-h225/AEF28173-0C72-45B6-8706-EEC52BACCD02.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-GvKtsttKvXs/YLynxmDYNRI/AAAAAAAAMDM/F3G-f5fiLxs6VgLWgpnvIHyUowTQDLlZQCLcBGAsYHQ/s72-w400-c-h225/AEF28173-0C72-45B6-8706-EEC52BACCD02.jpeg
KUPASONLINE.COM
https://www.kupasonline.com/2021/06/jika-tak-penuhi-tuntutan-ribuan-warga.html
https://www.kupasonline.com/
https://www.kupasonline.com/
https://www.kupasonline.com/2021/06/jika-tak-penuhi-tuntutan-ribuan-warga.html
true
4972569365485151097
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content