Revisi UU ITE Bermuara pada Penerbitan SKB

SHARE:

Jakarta, Kupasonline -- Pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 T...



Jakarta, Kupasonline -- Pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, SKB ini diharapkan menjadi jalan bagi penegakan hukum terkait UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. SKB ini berlaku selama revisi UU ITE dilakukan.


“Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman ini bisa diterapkan dan bisa memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat,” kata Mahfud di kantornya, Rabu (23/6).


Revisi UU ITE menjadi wacana pada Februari 2021 ketika Presiden Jokowi meminta DPR merevisi UU ITE jika regulasi tersebut tidak bisa memberikan rasa keadilan.


“Jika UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, UU ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, 15 Oktober 2018. Februari 2021.


Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate malah mendorong dibuatnya pedoman interpretasi ketimbang merevisi UU ITE. Panduan ini dibuat untuk memperjelas penafsiran beberapa pasal dalam UU ITE. Ia berpendapat, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, bahkan produktif.


"Kominfo mendukung MA, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman penafsiran resmi UU ITE agar lebih jelas dalam penafsirannya," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (16/16). 02).


“Semangat UU ITE sebenarnya adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, dan dapat digunakan secara produktif,” ujarnya.


Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan langkah ini tidak akan menyelesaikan masalah utama dan menyatakan masih mendorong revisi UU ITE.


"[Baru direvisi], karena interpretasi tetap sulit antar pihak, hukum harus diterapkan. Jika tidak dilaksanakan, buat pedoman, pedoman itu salah?" kata Dimyati saat dihubungi, 17 Februari 2021.


Mahfud akhirnya membentuk tim untuk mengkaji UU ITE pada 22 Februari 2021. Salah satu tugas tim tersebut adalah mengidentifikasi pasal karet dalam UU ITE. Tim kajian ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Studi Hukum ITE yang ditandatangani Mahfud hari ini (22/2).


"Tim membahas substansinya benar ada pasal karet. Di DPR sendiri ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang bilang bahaya kalau tidak ada undang-undang, semua akan saling bentrok, polisi tidak bisa bertindak, dan sebagainya," kata Mahfud dalam konferensi tersebut. pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, 22 Februari 2021.


Mahfud mengatakan, keputusan pembentukan Tim Kajian tersebut didasari fakta bahwa penerapan UU ITE sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Menurutnya, UU ITE dinilai memuat pasal yang terlalu fleksibel atau pasal karet.


Mantan ketua MK itu memberi tim waktu dua bulan untuk bekerja. Menurutnya, tim akan melaporkan hasil kerja mereka terkait review UU ITE(*)

COMMENTS

Berita Terkait

Nama

Aceh,70,Advetorial,123,aga,5,Agam,549,anak,10,Artikel,166,Babel,66,Bali,14,Bangka belintung,6,Bangka Belitung,1462,Banten,462,Batam,2,Bengkulu,1,Bukittinggi,387,Covid-19,703,Dharmasraya,66,Edukasi,7,Ekonomi,623,hea,1,Headline,1572,Hiburan,330,Hukrim,1132,Hukum dan Kriminal,113,Internasional,601,Jakarta,71,Jawa barat,45,Jawa Tengah,272,Jawa Timur,324,Kalimantan Selatan,147,Kampar,51,Kepulauan Riau,519,Kesehatan,456,Kodim Bengkayang,834,Kuliner,157,Lampung,8,Lifestyle,730,Limapuluhkota,42,Loker,3,m,1,Makan4,1,Medan,19,Mentawai,825,Nasional,1674,Olahraga,365,Opini,84,Padang,420,Padang Panjang,109,Padang Pariaman,29,Papua,3,Pariaman,60,Pariwisata,47,Parlemen,281,Pasaman,45,Pasaman Barat,226,Payakumbuh,412,Pendidikan,58,Peristiwa,387,Pesisir Selatan,216,Politik,125,Ragam,697,Riau,140,Sawahlunto,231,Sijunjung,167,Solo,7,Solok,660,Solok Selatan,194,Sosial Budaya,1,sulawesi barat,6,Sulawesi Selatan,39,Sulawesi Tenggara,12,Sumatera Selatan,40,Sumatra utara,20,sumba,1,Sumbar,2310,Tanah Datar,30,Teknologi,38,Tips dan Trik,309,tmm,14,TMMD Brebes,877,TMMD Karang Anyar,2822,TMMD Kendal,1344,TMMD Malinau,496,
ltr
item
KUPASONLINE.COM: Revisi UU ITE Bermuara pada Penerbitan SKB
Revisi UU ITE Bermuara pada Penerbitan SKB
https://1.bp.blogspot.com/-ZHzsw8hvkjk/YNXuvwQNUNI/AAAAAAAAM3g/OJ6SJmKQnq0Vok4PyOAD2J_OQAr86fMIgCLcBGAsYHQ/s0/75C81FD7-FDA3-408E-B859-AA1CDDB2534B.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-ZHzsw8hvkjk/YNXuvwQNUNI/AAAAAAAAM3g/OJ6SJmKQnq0Vok4PyOAD2J_OQAr86fMIgCLcBGAsYHQ/s72-c/75C81FD7-FDA3-408E-B859-AA1CDDB2534B.jpeg
KUPASONLINE.COM
https://www.kupasonline.com/2021/06/revisi-uu-ite-bermuara-pada-penerbitan.html
https://www.kupasonline.com/
https://www.kupasonline.com/
https://www.kupasonline.com/2021/06/revisi-uu-ite-bermuara-pada-penerbitan.html
true
4972569365485151097
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content