KUPASONLINE.COM -Bupati kabupaten Limapuluh Kota H. Safni, dalam 100 hari kerjanya, sudah mulai gerah dan gelisah dengan berbagai persoalan yang terjadi di Limapuluh Kota, utamanya perseolan anggaran dan keterbatasan daerah dalam pengelolaan tambang, yang selama ini perizinannya di tingkat provinsi.
“Persoalan tambang. Kami hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kerusakan lingkungan, kami yang tanggung, tapi manfaat ekonominya tidak dapat kami rasakan secara signifikan,”ucap bupati dengan nada prihatin ketika melakukan audiensi khusus dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kehadiran bupati di ruangan ketua DPD itu didampingi dua Senator Sumatera Barat, Jelita Donal dan Cerint Iralloza Tasya.
Dalam diskusi tertutup berlangsung hangat dan konstruktif itu, bupati Safni Sikumbang menyampaikan isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah diantaranya, tentang keterbatasan perizinan pengelolaan tambang."Untuk itu, bupati Safni meminta DPD RI memperjuangkan penguatan posisi pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, pengawasan, dan pemanfaatan pendapatan dari sektor pertambangan, agar pembangunan benar-benar berbasis keadilan dan keberlanjutan,"pintanya.
Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyambut baik langkah proaktif Bupati dan menegaskan bahwa lembaganya memiliki komitmen kuat untuk menjadi jembatan antara daerah dan pusat.
“Kita akan perjuangkan bersama. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memastikan suara daerah sampai ke pusat. DPD RI akan mengangkat isu ini dalam sidang-sidang strategis dan mendorong kementerian terkait memberikan solusi konkret,”ujarnya. (nura)
Editor : Sri Agustini
