KUPASONLINE.COM – Rapat Kerja (Raker) Forum Wali Nagari dan Kepala Desa (Forwana) se-Sumatera Barat Tahun 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Hotel Axana Padang, Senin (29/9/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Sumatera Barat Maju Berbasis Nagari dan Desa” dan dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari kepala dinas terkait, Direktur Bank Nagari, hingga para wali nagari dari seluruh kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan pentingnya peran nagari dan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Ia mengapresiasi terselenggaranya Raker Forwana sebagai momentum strategis menyatukan langkah pembangunan menuju Sumatera Barat yang madani, maju, dan berkeadilan.
“Pemimpin di nagari dan desa adalah garda terdepan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan bangsa dimulai dari desa, sebagaimana sejalan dengan arah kebijakan nasional membangun dari bawah,” ujarnya.
Mahyeldi juga menekankan bahwa pembangunan desa tidak semata berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan juga pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, perubahan perilaku, serta perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Menurutnya, tata kelola nagari yang baik akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat akselerasi program nasional di tingkat desa.
Lebih lanjut, gubernur berharap Forwana tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga forum strategis yang mampu memperkuat solidaritas, komunikasi, serta sinergi antar wali nagari dan kepala desa.Secara eksternal, Forwana diharapkan menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat.
“Saya berharap forum ini dapat melahirkan kebijakan nyata, terutama terkait pemanfaatan Dana Desa 2026, program ketahanan pangan, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional,” tambahnya.
Ketua Forwana Provinsi Sumatera Barat, Dr. C. Zul Arifin, juga menyampaikan bahwa Raker ini merupakan rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Forwana yang dijadwalkan berlangsung Desember 2025. Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi terkait kebijakan nasional mengenai desa, termasuk soal pembiayaan program pangan, bantuan hukum, serta perlindungan hukum bagi wali nagari, kepala desa, dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
Editor : Wanda Nurma Saputri
