[caption id="attachment_48561" align="alignnone" width="300"]
Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar[/caption]KUPASONLINE.COM - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar kembali digelar dalam Aula Utama Gedung setempat pada Senin 3 Juli 2023.
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang disampaikan pada sidang Paripurna sebelumnya.Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekretaris Dewan (Sekwan), Yuhardi.
Turut hadir Bupati Tanah Datar, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Iqbal Ramadi Payana, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Walinagari, serta undangan lainnya.Sekda, Iqbal Ramadi Payana mengawali sambutannya menyampaikan jawaban Bupati mengatakan sependapat dengan semua Fraksi, Pemda Tanah Datar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 12 kali berturut-turut.
Adapun menanggapi pertanyaan dan saran yang telah disampaikan Fraksi PPP pada sidang Paripurna yang terdahulu tentang belum maksimal nya pelaksanaan APBD tahun 2022.Disarankan oleh Fraksi PPP untuk penggalian serta kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar berada pada angka yang moderat.
Ditanggapi Bupati, dalam penyusunan target pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah telah mempedomani potensi pendapatan daerah yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Sedangkan untuk penetapan target pendapatan yang berasal dari dana transfer berdasarkan alokasi sementara yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, papar Iqbal Ramadi Payana.Kemudian Sekda Iqbal Ramadi Payana juga menjawab atas pertanyaan Fraksi PPP tentang sumber sumber pendapatan asli daerah yang mengalami perubahan.Dijelaskan bahwa sumber kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Tanah Datar berasal dari pajak daerah berupa pajak hotel, restauran, reklame, penerangan jalan, air tanah, PBB, BPHTB, serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah, terang Sekda.
Tidak hanya menanggapi dari pandangan umum dari Fraksi PPP, namun Sekda Iqbal Ramadi Payana menjawab semua pertanyaan dari seluruh Fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar. (Rzl).
Editor : Sri Agustini
