KUPASONLINE.COM - Sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mengokohkan demokrasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bersama.Lebih dari itu, DPRD diharapkan dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta mengartikulasikan aspirasi rakyat dengan baik, sekaligus bertindak sebagai kontrol sosial yang efisien dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Rapat paripurna DPRD Kota Padang yang diadakan pada tanggal 1 April 2024 menjadi momen krusial bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2023.
Rapat tersebut berlangsung di Lt. 2 ruang sidang utama gedung baru DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji. Seperti biasa, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang dengan didampingi Wakil Ketua Amril Amin dan Sekretaris Hendrizal Azhar.
Agenda rapat mencakup penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023.Pada kesempatan tersebut, laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I, II, dan IV DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023 dibacakan oleh juru bicara Pansus, Helmi Moesim.
Helmi Moesim menyampaikan, "Dalam proses pengambilan keputusan DPRD Kota Padang terkait laporan dan rekomendasi, Pansus I, II, III, dan IV telah melakukan pembahasan secara intensif bersama SKPD/OPD di lingkungan Pemko Padang.
Sebelumnya, kami juga melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke beberapa daerah di dalam dan di luar Sumatera."Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD Kota Padang, SKPD yang bekerja sama dengan Pansus I, II, III, dan IV umumnya telah melaksanakan tugas dengan baik. "Realisasi anggaran untuk kegiatan secara rata-rata telah mencapai lebih dari 93%," tambahnya.Meskipun ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya masih di bawah 90%, hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
Pansus III juga mengkritisi penanganan banjir yang dinilai belum komprehensif dan terencana. "Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perlu memiliki master plan drainase," ucap Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem.Selain itu, Pansus IV menginginkan Dinas Kesehatan Kota Padang meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas di Kota Padang dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusia.
Fraksi PAN, melalui juru bicara mereka, Faisal Nasir, menyatakan persetujuan terhadap konsep rekomendasi pansus LKPJ DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023.Namun, Fraksi PAN meminta Inspektur Kota Padang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan optimal terkait temuan BPK RI tahun 2023 dan sebelumnya di semua OPD Pemko Padang. Fraksi PAN juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencermati fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan pemilu maupun pasca pemilu.
Jakfar dari Fraksi PKS menyatakan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai, tetapi masih perlu kritik untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Padang. Ia juga menyoroti status Kota Padang sebagai Universal Health Coverage (UHC) dan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan.Osman Ayub dari Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem menekankan perlunya rasionalisasi anggaran pada kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya masih di bawah 80%. Fraksi tersebut juga meminta penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuannya serta peningkatan sarana prasarana IT untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Editor : Sri Agustini
