KUPASONLINE.COM - Rencana untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Agam mendapatkan dukungan dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Diharapkan bahwa masyarakat kabupaten akan dilayani dengan lebih baik dengan adanya rencana yang telah diproses ini.
Sawal, ketua Komisi I DPRD Sumbar, mengatakan pada Jumat (4/5) dalam pertemuan dengan Bupati Agam Andi Warman untuk menerima saran tentang rencana pembentukan DOB Kabupaten Agam yang telah lama diusulkan. Namun, tidak ada tindakan yang diambil. Sekarang, Bupati Andi Warman mengangkatnya lagi dan diharapkan akan terjadi.
"Sekarang baru berproses pada tingkat provinsi, diharapkan kedepan bisa dilanjutkan pada tingkat pusat," katanya.
Dia mengatakan, seluruh proses dan syarat-syarat yang telah dilengkapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam akan terus dikaji dan didalami. Sehingga bisa dilanjutkan hingga tingkat pusat. Secara keseluruhan Komisi I DPRD Sumbar mendukung upaya BOD Kabupaten Agam.
"Geografis wilayah cukup besar, masyarakat yang berdomisili di ujung Agam salah satunya di Kecamatan Baso. Harus mengurus segalanya hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan harus ke Lubuk Basung, tentu sangat membebani penduduk. Tentunya kita sangat mendukung rencana DOB Agam," katanya.
Dia berharap setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) proses pengajuan DOB di Kabupaten Agam bisa terlaksana. Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat moratorium DOB dibuka setelah proses Pemilu. Namun Pemkab jangan berhenti untuk terus memproses." Nantinya dalam proses ini kita juga akan berkoordinasi dengan dewan dewan yang berada di tingkat pusat," katanya
Sementara itu Leliarni mengatakan, jika DOB terealisasi maka akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi. Jadi seluruh unsur harus saling berkoordinasi untuk mewujudkan DOB.
Senada dengan yang lainya, anggota Komisi I lainya Desrio Putra mengatakan, DOB tentu akan berdampak pada sektor pelayanan masyarakat. Terjadinya pemekaran merupakan suatu bagian dari otonomi. Dengan banyak terjadi pemekaran nagari pada daerah DOB akan menambah distribusi anggaran pusat.
" Jadi siapkan segala hal nya sampai moratorium dibuka sehingga proses akan terus berjalan," katanya.
Editor : Wanda Nurma Saputri
