Tanah Datar,Kupasonline Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar, H. Rony Mulyadi, SE Dt.Bungsu, pimpin Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penyampaian Nota Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE.MM tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022.
Didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani serta Anggota DPRD Rapat digelar pada Senin 13 Maret 2023 di Aula Gedung DPRD Pagaruyung.
Dalam Nota Penjelasannya Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra SE.MM menyebutkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp127.561.705.911,00.
Dengan realisasi sebesar Rp144.522.245.749,31 atau 113,30%, dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178,00 terealisasi sebesar Rp1.025.167.694.258,00 atau 97,14%.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000,00 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000,00 atau 92,94%.
Sementara itu realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar 1.288.136.563.234,00 dengan realisasi sebesar Rp1.186.934.494.819.,00 atau 92,14%, terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Juga disampaikan dari realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Pada perubahan anggaran dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.
Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252.
Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.
Hal lain yang melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.
Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.
Pada kesempatan itu Bupati Eka Putra juga sampaikan beberapa prestasi daerah yang diraih selama tahun 2022 diantaranya Peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada Triwulan I dan Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI.
Serta Kabupaten Layak Anak kategori Madya, nominasi ADWI, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya. (Rizal).
