DPRD Agam Melakukan Rapat Paripurna untuk Penyampaian LPKJ Bupati 2023

KUPASONLINE.COM – Dewan Perwakilan Kabupaten Agam mengadakan rapat paripurna untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam Tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, S.Pd, memimpin rapat tersebut, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Drs. Edi Busti, M.Si, Asisten, Anggota, dan Kepala OPD. Kamis 28 Maret 2024.

Menurut Sekda Agam Edi Busti, saat menyampaikan LKPJ Bupati, tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Agam. Dengan demikian, fokus dari program yang dijalankan akan tetap pada pemenuhan kewajiban daerah.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya dalam LPKJ Bupati Tahun 2023 tersebut dapat diuraikan Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 1,507 triliun rupiah lebih yang dialokasikan ke Dana Bagi Hasil sebesar 22,104 miliar lebih, Dana Alokasi Umum sebesar 777,831 miliar rupiah lebih, Dana Alokasi Khusus sebesar 302,345 miliar rupiah lebih, dan Dana Desa sebesar 86,653 miliar rupiah lebih.

“Sementara itu, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,507 triliun rupiah lebih dan terealisasi sebesar 1,406 triliun rupiah lebih atau 93,31 persen. Capaian realisasi ini secara nominal meningkat dari tahun 2022 sebesar 1,387 triliun rupiah lebih, namun secara persentase lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 97,37 persen dari target yang ditentukan,” jelasnya.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada APBD awal Tahun 2023 ditargetkan sebesar 210 miliar rupiah lebih, pada perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian terhadap target PAD sebesar 221 miliar rupiah lebih. Untuk capaian realisasi PAD Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 sebesar 96,15 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 66,99 persen.

Edi Busti mengatakan secara umum bahwa capaian kinerja utama pemerintah daerah sangat tinggi dan tidak ada capaian di bawahnya. Namun, dia menyadari bahwa pencapaian beberapa indikator makro dan kinerja program pembangunan daerah belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemampuan penganggaran lokal dan perubahan ekonomi global. Dia menambahkan, “Mari kita terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.” (*)

Pos terkait