KUPASONLINE.COM – Ini adalah upaya nyata untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan besih, bersama dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang semakin rinci dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menilai dan memeriksa kegiatan kedewanan.
Ini disampaikan oleh Zardi Syahrir, SH.MM, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD Sumbar pada acara sillaturahmi dan konsultasi kegiatan kedewanan dengan Bagian Persidangan DPRD Kabuoaten Padang Pariaman pada hari Selasa kemarin.
Selain itu, Kabag Persidangan DPRD Sumbar menyatakan bahwa staf DPRD harus berhati-hati dalam menyiapkan administrasi kegiatan kedewanan yang ditanggung oleh legiatan.
“Selain itu kita staf DPRD Sumbar juga mesti gigih dalam memberikan pengertian dan pemahaman aturan dalam kegiatan kedewanan pada Bapak dan Ibuk Dewan, jika tidak sesuai aturan tentunya akan menjadi temuan dan penilaian kinerja buruk,” ungkap Zardi.
Zardi juga menyampaikan dalam membangun kebaikan penyelenggaraan administrasi dan kegiatan bagian persidangan dirasa perlu juga membangun kalaraborasi diri antara bagian persidangan provinsi dan kabupaten kota se Sumatera Barat.
“Kita menyarankan untuk membentuk forum bagian persidangan Sekretariat DPRD se Sumatera Barat guna membangun sinergi dan melihat pelaksanaan aturan perundangan – undangan dalam kacamata yang sama guna memberikan fasilitasi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku,” ajaknya.
Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Muhammad Fahera, S.IKom, M.I.Kom, juga mengatakan pertanggunjawan laporan mesti dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
“Ini menandakan kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan bahagian tidak terpisahkan dari kinerja kegiatan, dokumentasi menjadi salah satu alat atau keterangan bukti kegiatan itu berjalan baik”, ungkap Reza.
Rezapun juga menanggapi membentukan forum bagian persidangan sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota hal yang baik dalam meningkatkan kinerja dan berbagi informasi.
“Namun sebaiknya buat forum memang diterima oleh bagian persidangan set DPRD kab/ko se Sumbar, sehingga memang terbangun koordinasi dan sinergi informasi yang baik kedepannya,” harapannya.
Dahrul Idris, STTP, dan MSi, yang merupakan japung Humas, Publikasi, Protokol, dan Perpustakaan Set DPRD Sumbar, pada kesempatan itu juga menyampaikan forum bagian persidangan yang akan dimulai segera setelah kita mulai menggunakan grup Whastapp.
Menurutnya, dia akan mengumpulkan teman-teman bagian persidangan dari DPRD Sumbar melalui whastapp. Setelah itu, kami akan melakukan koordinasi intensif lagi dengan semua kabupaten dan kota di Sumbar. (*)
