KUPASONLINE.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengingatkan seluruh pemerintah daerah mengenai pentingnya penataan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di instansi pemerintah.
Dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (8/1/2025), yang dihadiri oleh Pemprov Kalteng melalui Kepala BKD, Lisda Arriyana, Tito menyoroti masalah penggunaan anggaran daerah yang semakin terbebani oleh biaya tenaga honorer yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Menurut Tito, ada sejumlah daerah yang melaporkan belanja pegawai mereka melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang seharusnya tidak lebih dari itu.
“Keberadaan tenaga honorer yang tidak memiliki keterampilan dan hanya diangkat berdasarkan hubungan politik atau keluarga menjadi beban tambahan bagi APBD,” ujar Tito. Ia pun mendorong daerah-daerah untuk segera menyelesaikan penataan tenaga Non-ASN agar anggaran daerah bisa lebih seimbang dan efisien.Sebagai tindak lanjut, Tito meminta kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru dan memastikan seluruh tenaga honorer yang ada terdaftar dan mengikuti tes PPPK sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan bisa tercipta keseimbangan antara belanja pegawai dan anggaran lainnya, demi keberlanjutan pembangunan daerah.
Pemprov Kalteng sendiri, melalui Lisda Arriyana, sudah memulai proses tersebut dengan mengajukan formasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tenaga honorer di wilayahnya. “Kami telah mengajukan formasi sesuai dengan data yang ada dan akan melanjutkan proses ini sesuai arahan dari Mendagri,” jelas Lisda.(*)
Baca berita Kalimantan Tengah lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
