Debt Collector Tak Bisa Asal Nagih, Jika Melanggar Sanksi Menanti

KUPASONLINE.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada debt collector atau penagih utang perusahaan pembiayaan untuk mematuhi sejumlah ketentuan dalam proses penagihan kepada nasabah.Dalam tahapan penagihan, debt collector diharuskan membawa sejumlah dokumen, termasuk kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Riswinandi Idris, juga menegaskan kewajiban membawa dokumen-dokumen tersebut, yang harus selalu dihadirkan dan digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum selama proses penarikan, seperti dilansir dari Kompas.com (26/7/2021).

Sebelum melakukan penarikan, perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk mengirim surat peringatan kepada debitur terkait kondisi kolektabilitas yang sudah macet.Tindakan debt collector yang melibatkan ancaman, kekerasan, atau perilaku merendahkan dilarang. Penagihan juga harus dilakukan tanpa tekanan fisik atau verbal.

Perusahaan pembiayaan yang tidak mematuhi ketentuan OJK akan dihadapkan pada sanksi administratif, yang melibatkan peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha secara bertahap.Untuk melaporkan perilaku debt collector yang tidak patuh, konsumen dapat menggunakan layanan pengaduan OJK melalui call center 157, email konsumen@ojk.go.id, atau formulir pengaduan yang tersedia di https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan. (*)