KUPASONLINE.COM - Raflis, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyambut kedatangan Banggar DPRD Provinsi Jambi pada hari Kamis 18 April 2024.Tujuan dari Banggar DPRD Jambi adalah untuk mempelajari rencana DPRD Sumbar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dengan berbagi informasi dengan DPRD Sumbar, diharapkan kinerja Banggar DPRD Jambi yang juga membicarakan LKPJ dapat ditingkatkan. Raflis, sekretaris DPRD Sumbar, menyatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur Sumbar tahun 2023 sedang berlangsung sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.Hingga sekarang nota pengantar LKPJ yang telah diserahkan Gubernur melalui sidang paripurna, terus diperdalam oleh panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar.
"Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekretariat DPRD Sumbar terus bekerja memfasilitasi tugas dewan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Terkait LKPJ diharapkan nantinya lahir rekomendasi-rekomendasi strategis yang bisa menjadi rujukan dalam optimalisasi pembangunan daerah," katanya.Dia mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan informasi. Secara nasional, sebaran pemberitaan DPRD Sumbar menepati urutan kedua setelah DPRD DKI Jakarta. Capaian tersebut, merupakan hasil penilaian dari lembaga survei resmi.
Disisi lain menjelaskan, beberapa waktu lalu Sumbar diterpa bencana alam, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Pemerintah daerah tengah fokus dalam upaya-upaya perbaikan hingga membuat masyarakat nyaman. Daerah daerah seperti Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan akan menjadi perhatian untuk ditangani pasca bencana banjir dan longsor.Untuk diketahui kunjungan Banggar DPRD Jambi berkaitan dengan pendalaman strategi target dan realisasi anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dalam LKPJ Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2023.
Menurut Wartono, anggota Banggar DPRD Jambi dari Fraksi PDIP, DPRD Provinsi Jambi bermaksud memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi saat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) TA 2025 untuk menangani masalah seperti stunting dan kemiskinan ekstrem.Dia menyatakan bahwa masukan dari DPRD Sumbar akan menjadi contoh penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. (*)Baca Selengkapnya di Google News
Editor : Sri Agustini
