KUPASONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten Agam mengadakan forum lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 di beberapa lokasi, termasuk Aula Bappeda, DPRD, dan Aula Dinkes Lubuk Basung, Senin (25/3/2024).
Pemaparan dari Dinas Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (Dalduk KB), serta Bagian Kesra disampaikan di aula Dinkes Agam yang dihadiri oleh staf Ahli Bupati Bidang SDM Roza Syafdefianti dan Asisten Pemerintahan Umum, Asril.
Berbagai OPD dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, serta pihak terkait pada saat itu diundang untuk memberikan tanggapan terhadap paparan tersebut.
Sebagai pemapar pertama, Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Agam, Taslim menjelaskan, rencana kerja tahun 2025 membutuhkan Rp. 690 miliar untuk peningkatan pendidikan dan kebudayaan.
“Kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam tahun 2025 mencapai Rp. 690 miliar, yang akan dialokasikan untuk kegiatan teknis,” papar Taslim.
Kemudian Dinas Kesehatan Agam yang diwakili oleh Sekretaris Iswon, memaparkan rencana penyediaan fasilitas kesehatan dan sektor non-fisik lainnya.
“Tahun 2025, di beberapa nagari Dinkes akan membangun dan merehabilitasi beberapa puskesmas ,” ungkap Iswon.
Sementara itu, Dinas Dalduk KB juga menyampaikan rencana kerjanya untuk tahun 2025 dalam pengendalian penduduk dan penanganan isu-isu strategis lainnyamilia dengan anggaran sebesar Rp. 16,7 miliar
“Saat ini angka stunting di Kabupaten Agam mencapai 24,6%tangan dan ini yang perlu segera kita tangani,” tambahnya.
Terakhir Dinas Sosial yang diwakili Yunilson menyampaikanmiliar anggaran Rp. 6,9 miliar untuk tahun 2025 yang difokuskan pada bidang sosial.
“Tahun depan anggaran dinsos mencapai Rp. 6,9 miliar untuk kegiatan rutin dan teknis seperti pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial,” jelas Yunilson.
Pada sesi II Forum OPD dilanjutkan dengan penyajian materi dari DPMN yang disampaikan Bidang Pemberdayaan, Irja, yang menjelaskan ada 6 isu yang perlu ditangani oleh DPMN tahun 2025 sebagai pusat pembangunan.
Terakhir, Kabag Kesra yang juga OPD pemapar fokus pada kontribusi perantau terhadap pembangunan, menyambung keterangan DPMN sebelumnya.
Sesi tanggapan dimulai dengan permintaan saran dan masukan dari OPD, LKAAM, Bundo Kanduang, dan PKK untuk menyempurnakan Renja OPD tahun 2025.
Tanggapan awal disampaikan oleh Ketua LKAAM Nasrial Dt Asalabiah yang menyoroti pentingnya melibatkan LKAAM dalam Renja OPD.
“Kami siap untuk terlibat dalam menjalankan rencana kerja OPD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pol PP/Damkar yang diwakili oleh Sekretaris Afliwaneri menyarankan kepada OPD untuk membuat MoU dengan Pol PP pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tupoksi.
“Kami mengajak OPD terkait untuk berMoU dalam bidang-bidang tertentu seperti pengawasan siswa pada jam pelajaran serta penanggulangan kenakalan remaja dan peredaran narkoba di tengah masyarakat,” harapnya.
Selanjutnya, pada Renja DPMN, tanggapan juga diberikan oleh LKAAM serta Bundo Kanduang yang menekankan pentingnya pelibatan kedua lembaga tersebut dalam menyukseskan pembangunan.
Terakhir, dalam forum OPD ini, Asisten III menegaskan bahwa sinergitas antar OPD sangat diperlukan dalam menjalankan rencana kerja tahun 2025.
“Sinergitas semua OPD dan stakeholder merupakan pilar utama dalam melaksanakan dan menyukseskan rencana kerja ini agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tutup Asril. (Pnd)
