KUPASONLINE.COM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar terhadap Laporan Pertanggung jawaban Bupati tahun 2022 menghasilkan 22 rekomendasi.Rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Tanah Datar Tahun 2022 itu digelar dalam ruang sidang utama Gedung DPRD pada Selasa 4 April 2023 di Pagaruyung.
Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt Bungsu memimpin jalannya sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani, serta dihadiri 26 orang anggota DPRD lainnya.[caption id="attachment_36215" align="alignnone" width="300"]
Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar[/caption]
Turut dihadiri Bupati yang diwakili Wakil Bupati, Richi Aprian, Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, para Asisten, Staf Ahli dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Wali Nagari.Dalam sambutan nya Ketua H. Rony Mulyadi sebagai Ketua Penanggung jawab menyampaikan, berdasarkan nota LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2022 yang serahkan tanggal 10 Maret 2023 lalu.
DPRD Tanah Datar telah melaksanakan pembahasan dengan mitra serta turun langsung ke masyarakat dan pada hari ini disampaikan 22 rekomendasi DPRD, jelas H.Rony Mulyadi.Wakil Ketua Saidani menyampaikan laporan hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanah Datar terhadap sebanyak 22 Rekomendasi atas LKPj Bupati 2022.
Diantara 22 rekomendasi itu adalah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PMPTSP) dan Naker didalamnya ada program unggulan daerah "menciptakan 1.000 usahawan baru dan lapangan kerja pertahunnya.Yang mana capaiannya sangat rendah, dan ini dapat dilihat dari data yang diberikan dinas terkait.
Dalam capaiannya seharusnya progul ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dan mengevaluasi hasilnya.Kemudian di data kembali untuk selanjutnya diberdayakan sehingga bisa memulai usahanya.Dengan pelatihan yang telah diberikan kepada 494 peserta baru 35% bisa didistribusikan dalam dunia kerja, ini capaian yang masih jauh dibawah target, terang Saidani.Dalam rekomendasinya DPRD itu meminta Kepala Daerah untuk bekerja lebih keras lagi.
Serta mengevaluasi ulang program unggulan ini agar tepat sasaran serta tercapai tujuannya.Kemudian bidang Bina marga dari data dan laporan yang dihimpun dilaporkan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tanah Datar.
Menurut target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 78,73%, dan capaiannya cukup maksimal 77,18%.Sementara dilihat realita dilapangan kondisi jalan hampir semua rusak parah, terutama sekali jalan kewenangan Provinsi.
Disini DPRD Tanah Datar merekomendasikan Kepada Daerah dan OPD terkait untuk berkoordinasi dan optimalisasi konsultasi kepada pemerintah pusat, terutama penerimaan anggaran dana DAK dan APBN.Diharapkan Kepala Daerah untuk lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka meyakinkan perbaikan jalan wewenangnya Provinsi tersebut.
Editor : Sri Agustini
