Komsi I DPRD Sumbar Bahas Sejumlah Isu Strategis Dengan Pemko Bukittinggi Untuk Mewujudkan Pilkada Serentak

×

Komsi I DPRD Sumbar Bahas Sejumlah Isu Strategis Dengan Pemko Bukittinggi Untuk Mewujudkan Pilkada Serentak

Bagikan berita
Komsi I DPRD Sumbar Bahas Sejumlah Isu Strategis Dengan Pemko Bukittinggi Untuk Mewujudkan Pilkada Serentak
Komsi I DPRD Sumbar Bahas Sejumlah Isu Strategis Dengan Pemko Bukittinggi Untuk Mewujudkan Pilkada Serentak

KUPASONLINE.COM - Dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, Jumat (3/5), Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdiskusi tentang berbagai topik strategis untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah.

Dalam kesempatan ini, Komisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada meminta semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut untuk menyelesaikan perselisihan dengan sistem kekeluargaan, daripada langsung menuju ranah hukum atau cara lain.

Menurut Maigus Nasir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, ada beberapa poin strategis yang harus dibahas dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan Pilkada 27 November mendatang.

Diantaranya, mesti ada pola penyelesaian sengketa pada proses pemilihan dengan nilai-nilai kearifan lokal (Bajanjang naik Bajanjang turun-red). Jadi jangan langsung ke ranah hukum saja, harus ada pola musyawarah terlebih dahulu.

Selanjutnya, keterlibatan kepala daerah sebagai perwakilan partai politik yang harus menjadi contoh utama dalam menjaga netralitas, dengan adanya hal itu maka terciptalah suasana kondusif dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan diantara peserta Pilkada.

Politisi PAN itu juga menyinggung kelangsungan penduduk yang berdomisili pada perbatasan Agam dan Bukittinggi. Kepastian hak pilih untuk mereka harus diakomodir pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, Maigus juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam hari H Pilkada, jangan ada hal-hal yang terkesan melanggar pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sementara itu Anggota Komisi I Leliarni membahas tentang kelalaian pelaksana pemilihan umum (Pemilu), dikatakannya proses Pemilu telah ada aturan yang mengikat tapi sayang masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas. Jadi hal yang tidak seharusnya terjadi di Pilpres dan Pileg, harus dievaluasi pada pelaksanaan Pilkada.

" Kita berharap para penyelenggara Pemilu untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sehingga tercipta Pemilu yang bermartabat," katanya.

Anggota Komsi I lainya Desrio Putra mengatakan, Pemko Bukittinggi juga memili tim pemantau Pemilu untuk menciptakan pemilihan yang beritegritas. Kabupaten/kota lain diharapkan bisa memiliki tim yang sama atau denga penerapan berbeda.

Editor : Wanda Nurma Saputri
Bagikan

Berita Terkait
Terkini