KUPASONLINE.COM – Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang Panjang pada Selasa (18/3/2025), dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai cukup maju di kota tersebut.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Syawal Datuak Putiah, turut diikuti oleh anggota dewan lainnya seperti Zuldafri Darma, Indra Catri, Masrisal, Aida, dan Abdul Rahman. Mereka disambut hangat oleh Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang, Ampera Salim, bersama jajaran, termasuk Sekretaris Ario Dian Pratama dan Kepala Bidang e-Government dan TI, Rini Salmirawati.
Syawal menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai praktik SPBE di tingkat kota/kabupaten, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi di tingkat provinsi.
“Kami ingin belajar langsung dari daerah yang sudah melangkah lebih dulu dalam digitalisasi pemerintahan. Padang Panjang bisa jadi role model bagi daerah lain di Sumbar,” ujar Syawal.
Dalam sesi pertemuan, Ampera Salim menjelaskan bahwa pelaksanaan SPBE di Padang Panjang merupakan bagian dari langkah transformasi digital untuk meningkatkan mutu layanan publik. Ia memaparkan bahwa indeks SPBE kota tersebut pada tahun 2024 mencapai angka 3,16, menunjukkan adanya perkembangan positif.
“SPBE ini merupakan wujud dari upaya kami dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Namun tentu masih banyak tantangan, terutama dalam hal infrastruktur dan SDM,” kata Ampera.Meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala, Kominfo Padang Panjang berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kunjungan ini membuka ruang dialog dan potensi kerja sama antara DPRD Sumbar dan Pemko Padang Panjang dalam mendorong implementasi SPBE yang lebih luas. Komisi I berharap pengalaman Padang Panjang dapat dijadikan sebagai acuan untuk daerah lain di Sumatera Barat.
“Ini bukan hanya diskusi biasa, tapi langkah awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien melalui pemanfaatan teknologi,” tutup Syawal.
Dengan kolaborasi lintas level pemerintahan seperti ini, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi salah satu provinsi terdepan dalam penerapan SPBE di Indonesia.(*)
Editor : Wanda Nurma Saputri
