[caption id="attachment_26716" align="alignnone" width="931"]
Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra.[/caption]Tanah Datar, Kupasonline - Penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah kembali menuai protes dikalangan petani, ini disebabkan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah tersebut mulai tanggal 1 Oktober 2022 harus melalui "Kartu Tani".
Hal ini sesuai dengan surat yang disampaikan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor 521.04/10152/DPTHP /2022, menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementan RI Nomor : B.736/S4.320/B5.2/09/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani.Menanggapi hal tersebut dari hasil pantauan dilapangan mendapatkan reaksi yang sangat keras, baik dari kios penyalur maupun dari petani sendiri.
Dari data yang didapatkan dilapangan, kartu tani belum rata dibagikan kepada petani yang terdaftar di dalam E-RDKK kelompok tani, sementara sarana penunjangnya belum sempurna.Seperti yang diakui salah seorang petani, Saf pada kelompok tani di Rambatan, Ini memberikan kepanikan kepadanya, yang belum menerima kartu tani, sementara sawah nya harus segera mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah.
Lain lagi yang ditemukan salah satu kios pupuk bersubsidi Kecamatan Tanjung Baru di Tanah Datar, data dari kartu tani datanya tidak akurat, ada petani yang telah mengambil pupuk bersubsidi diaplikasi tapi belum dipotong jatahnya sama sekali oleh kartu tani, artinya kartu tani masih perlu dibenahi, belum lagi masalah sinyal internet.Dari kecamatan Batipuh mengatakan belum seluruhnya petani mendapatkan kartu tani, bahkan ketua kelompoknya pun ada yang belum dapat.
Kekisruhan ini diperparah lagi dengan tidak bisa nya diakses lagi aplikasi yang lama, sehingga petani yang tidak punya kartu tani sama sekali tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah.Menanggapi hal ini, di Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra, melalui Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani yang disampaikan pada Senin 3 September 2022, mengatakan Pemda Tanah Datar akan berupaya maksimal supaya petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah.
InsyaAllah pada Rapat Koordinasi pada Selasa 4 Oktober 2022 di Padang, kami akan memperjuangkan keadilan untuk para petani, ungkap Sri Mulyani.Kita telah punya beberapa data yang telah kita input dari bawah untuk dipaparkan sebagai pertimbangan untuk menunda pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah menggunakan kartu tani, bela Sri Mulyani.Dan lagi Permentan no.10 Tahun 2022, pasal 15 ayat 4, jelas menerangkan "Dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran pupuk bersubsidi pada petani dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), jelas nya.Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra menurut Sri Mulyani jelas tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada masyarakat taninya, kita siap tertib administrasi tapi jangan terlalu dipaksakan, ungkap nya lagi.
Doakan saja semua berjalan lancar nanti dalam rapat besok, semoga ada solusinya dan kita dapat yang terbaik buat petani dan juga untuk seluruh rakyat, tambah Sri Mulyani lagi. (Rizal).
Editor : Sri Agustini
