Jakarta, Kupasonline -- Presiden Joko Widodo menggabungkan bidang Riset dan Teknologi (Ristek) dengan bidang Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam satu Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pasal 6 poin e Perpres 62 Tahun 2021 mengatur tentang susunan organisasi Kemendikbudristek salah satunya terdiri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni Perpres 82 tahun 2019 tentang Kemendikbud, bidang Pendidikan Tinggi dibuat satu Ditjen sendiri bernama Ditjen Pendidikan Tinggi.
Pasal 20 Perpres 62 Tahun 2021 mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.Sementara itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memiliki pelbagai fungsi di antaranya adalah perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik; perumusan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
Perpres iu sendiri dibuat usai pengubahan nomenklatur Kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Sebelum disandingkan dengan Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdiri sebagai kementerian tersendiri.
Sebelumnya, Dirjen Dikti Nizam mengatakan penggabungan kementerian yang menaungi riset dan pendidikan tinggi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Editor : Sri Agustini
