KUPASONLINE.COM – Komisi XII DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Tengah guna meninjau langsung dinamika pertambangan batu bara yang menjadi salah satu sektor unggulan di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Kamis (24/4/2025), dengan dipimpin oleh Ketua Tim Komisi XII, Dony Maryadi Oekon.
Pertemuan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Vent Christway. Dalam forum ini, Vent menyoroti pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertambangan, khususnya dalam penerapan regulasi lingkungan hidup.
Vent menjelaskan bahwa banyak permasalahan di sektor tambang tidak hanya berkutat pada persoalan teknis, namun juga soal kepatuhan terhadap regulasi yang telah dirancang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan sangat penting untuk menghindari kerusakan lingkungan jangka panjang.
Ia juga menambahkan bahwa isu-isu strategis yang terungkap dalam pertemuan akan diteruskan ke Panitia Kerja (Panja) Minerba dan Panja Lingkungan Hidup DPR RI. Harapannya, persoalan yang berulang bisa mendapat solusi konkret dan menyeluruh di tingkat nasional.
Meski kewenangan pengelolaan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat, Vent menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap aktif mengawal jalannya aktivitas tambang di daerah. Dinas ESDM berperan penting dalam mengawasi dan memberi masukan terkait kebijakan pengelolaan tambang yang lebih berkelanjutan.
"Langkah proaktif dari daerah tetap diperlukan untuk menghindari dampak negatif lingkungan akibat eksploitasi tambang yang tidak terkontrol," jelas Vent.Rapat tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku industri agar sektor pertambangan di Kalimantan Tengah bisa tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan.
Komisi XII juga berharap bahwa hasil dari kunjungan ini dapat memperkuat rekomendasi kebijakan nasional yang berbasis pada praktik terbaik pengelolaan tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.(Zulmi)
Baca berita terkait Kalimantan Tengah Lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
